Teknik Pertambangan ( UU Pertambangan )

Mineral, Batubara dan Panas Bumi
        Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Edisi 8 - Desember 2010

RKAB Bentuk Komitmen Perusahaan Tambang Terhadap Negara

WARTA

Profil
• Ketika Pascatambang sudah Menjadi Isu Dunia
• Energi untuk Kini dan Akan Datang

Ir. Syawaluddin Lubis, MT
Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara
WARTA Mineral, Batubara & Panas Bumi.

Diterbitkan oleh :
Direktorat Jenderal Mineral, Batubara & Panas Bumi

Penasehat :
Dr. Ir. Bambang Setiawan

Penanggung Jawab
Dr. Ir. S. Witoro Soelarno

Koordinator Redaktur
Edi Prasodjo, MSc
Fadli Ibrahim, SH
Chaerul A.Djalil, S.Sos

Editor
Ir. Hildah, MM
Helmi Nurmaliki SH
Rina Handayani, ST
Irfan K. ST

Redaktur Pelaksana
Ir. MP Dwinugroho. MSE
Dra. Samsia Gustina, MSi
Benny Hariyadi, ST
Penulis Artikel
Agus Yuliyanto
Djajat, ST
I Made Edy Suryana, ST
Ir.R.Yunianto Revolida
Ir. Sujatmiko
Mohamad Anis ST. MM.
Parlindungan Sitinjak, S.T.
Y. Sulistiyohadi, ST
Yulianto Tri Nugroho

Alamat Redaksi
Jl. Prof. Dr. Supomo, SH No. 10 - Jakarta 12870
Telp : +62-21 8295608
Fax : +62-21 8315209, 8353361
Website
www.djmbp.esdm.go.id
E-mail:
wartambp@djmbp.esdm.go.id

03 PENGANTAR REDAKSI ARTIKEL MINERBAPABUM

04 RKAB, Bentuk Komitmen Perusahaan Tambang Terhadap Negara

08 Mengatasi Permasalahan Lingkungan Pertambangan Akibat Kolam Pengendapan

12 Ketika Pascatambang Sudah Menjadi Isu Dunia

16 Energi untuk Kini dan Akan Datang

22 Analisa Kebijakan Rel Kereta Api Puruk Cahu

26 Peningkatan Nilai Tambah Pertambangan

30 Penerapan Program Kebijakan Peningkatan Nilai Tambah Mineral Logam Indonesia

PROFIL

42 Ir. Syawaluddin Lubis, MT

INFO MINERBAPUM

47 Penghargaan Keselamatan Pertambangan dan Kepanasbumian Tahun 2010

47 Seminar Usaha Jasa

48 Workshop Aplikasi PP 39/2006 dan Aplikasi Pelaporan

49 CELOTEH SIMINO Redaksi menerima tulisan dari dalam maupun luar lingkungan Ditjen Minerbapabum. Silahkan kirim artikel Anda berikut identitas diri dan foto ke alamat redaksi

Ilustrasi pengawasan dan pembinaan mineral dan batubara di Indonesia.

DAFTAR ISI

2 Warta Mineral, Batubara & Panas Bumi edisi 8 - Desember 2010 Pada edisi akhir tahun 2010 ini, Warta kembali hadir menyapa anda dengan berbagai artikel menarik dan penting untuk kita simak.

Pembaca yang budiman, Sosok yang diangkat pada edisi kali ini adalah Ir. Syawaluddin Lubis, MT selaku Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara. Beliau menjelaskan tentang PP 55/2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan PP 78/2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang. Dalam wawancaranya, beliau mengharapkan agar kedua PP ini efektif mengawal kegiatan pengusahaan mineral dan batubara agar sesuai dengan kaidah teknik pertambangan yang baik, berwawasan lingkungan dan mendukung program pembangunan berkelanjutan. Dalam artikel lainnya, kami juga mengangkat mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Biaya atau dengan singkatan RKAB. Bagaimana cara menyusun dan kenapa RKAB tersebut disusun oleh perusahaan pertambangan. Penulis menelusuri berbagai aspek penting dalam RKAB yang dapat menggambarkan apa yang seharusnya disusun dalam RKAB tersebut. Artikel lainnya yang menarik untuk dibaca adalah bagaimana cara mengatasi permasalahan lingkungan pertambangan akibat kolam pengendapan. Penulis mencoba mengkaji karakteristik intensitas hujan di Indonesia dikaitkan dengan sistem drainase yang harusnya dikembangkan. Desain kolam pengendapan yang buruk ditengarai berkontribusi besar pada erosi yang terjadi disekitar tambang. Peningkatan nilai tambah merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka salah satunya untuk meningkatkan pendapatan negara. Pada edisi kali ini, anda dapat membaca dua buah artikel yang terkait dengan peningkatan nilai tambah. Selain itu masih ada beberapaartikel tulisan yang menarik dan menambah

informasi tentunya untuk dibaca. Pembaca yang budiman, Dalam info edisi Warta VIII ini, kami menyajikan salah satunya tentang penghargaan lingkungan dan K3 serta penyelenggaraan pertemuan usaha jasa tahunan. Penghargaan K3 dan Lingkungan diberikan setiap tahunnya sebagai bentuk apresiasi terhadap perusahaan yang telah melakukan pembinaan dan pengawasan dengan baik di bidang K3 dan Lingkungan. Selamat membaca. Tinjauan Aspek Keteknikan PP 55 dan 78/2010 PENGANTAR REDAKSI edisi 8 - Desember 2010 Warta Mineral, Batubara & Panas Bumi 3 Agus Yuliyanto (Kasie Pengawasan Operasi Produksi Batubara) Yulianto Tri Nugroho (Evaluator PKP2B Sie. Pengawasan Operasi Produksi Batubara) Berdasar dokumen perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan batubara, perusahaan PKP2B diwajibkan untuk melakukan penyusunan Rencana Kerja Operasi Batubara Tahunan yang terangkum ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Belanja Negara (RKAB). Setelah mendapat persetujuan RKAB, perusahaan berhak dan wajib melakukan kegiatan operasional sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam persetujuan RKAB tersebut. Dalam dokumen RKAB terdapat persetujuan mengenai kegiatan operasional penambangan yang terbagi menjadi beberapa aspek yang akan dilakukan pengawasan oleh pemerintah. Adanya achievement dan deviasi dalam realisasi rencana kegiatan dalam Persetujuan RKAB akan dipertanggungjawabkan ke dalam penilaian kinerja per triwulan dan per semester. Seiring berjalannya kegiatan operasional yang dilakukan masih terdapat beberapa kendala yang menjadikan rencana dalam Persetujuan RKAB direkomendasikan untuk direvisi. Revisi persetujuan RKAB paling lambat diajukan kepada pemerintah pada akhir Triwulan III sehingga selama progress operasional, dilakukan kontrol dan monitoring kegiatan baik secara administratif laporan berkala bulanan, triwulanan, dan tahunan serta kunjungan langsung ke lapangan di lokasi perusahaan yang bersangkutan melakukan operasional. Sehingga diharapkan realisasi kegiatan operasional penambangan sesuai dengan rencana yang disepakati oleh pemerintah dan perusahaan PKP2B yang tertuang dalam Persetujuan RKAB yang berimplikasi langsung terhadap pembangunan dengan optimalisasi penerimaan negara, maupun aspek community development disamping aspek lingkungan dan tentunya benefit perusahaan.

RKAB Bentuk Komitmen Perusahaan Tambang Terhadap Negara

4 Warta Mineral, Batubara & Panas Bumi edisi 8 - Desember 2010 ARTIKEL MINERBAPABUM Rencana Kerja dan Anggaran Biaya atau dikenal dengan RKAB merupakan bentuk rencana perusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang disusun sebagai pedoman bagi perusahaan PKP2B untuk periode satu tahun ke depan. Saat ini, di Direktorat Pembinaan dan Pengusahaan Batubara, telah berlangsung kegiatan presentasi pemaparan rencana kegiatan operasional penambangan tahun 2011 untuk 47 perusahaan PKP2B Tahap Produksi di bawah pengawasan pemerintah pusat bersama pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Pembahasan RKAB meliputi beberapa aspek yang merupakan manifestasi kegiatan yang dipertanggungjawabkan ke negara. Adapaun aspek yang dibahas di pembahasan RKAB meliputi:

1. Aspek Eksplorasi Eksplorasi merupakan kegiatan pencarian cadangan komoditi yang dilakukan secara bertahap dan mengikuti dengan kaidah keilmuan geologi yang berlaku. Terdapat beberapa kegiatan dalam ekplorasi di antaranya adalah pemetaan topografi, infill drilling, maupun coring. Berdasar hasil eksplorasi tersebut akan menghasilkan sumber daya maupun cadangan dari suatu lokasi konsesi perusahaan yang bersangkutan.

2. Aspek Cadangan Cadangan merupakan bagian dari sumber daya yang telah diketahui dimensi, sebaran, kuantitas, dan kualitasnya, yang pada saat pengkajian kelayakannya dinyatakan layak untuk ditambang (Anonim, 1997) . Mengacu pada SNI maka akan dihasilkan cadangan terkira dan terukur. Menyangkut cadangan, maka ada neraca cadangan yang merupakan hasil ukuran jumlah up to date dari jumlah cadangan dan sumber daya yang merupakan hasil dari kegiatan eksplorasi yang up to date. Sehingga setiap perusahaan seharusnya tetap melakukan kegiatan ekplorasi untuk melakukan update data sumber daya maupun cadangan komoditinya.

3. Aspek Studi AMDAL Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan di Indonesia.

4. Aspek Konstruksi dan Investasi Sebelum dan saat melakukan operasional penambangan, perusahaan harus mempersiapkan konstruksi sebagai infrastruktur penunjang. Oleh karena itu, harus diperhitungkan secara akurat investasi yang dikelola untuk kegiatan infrastruktur tersebut, time line break event point, dan keuntungan setelah usaha penambangan telah dijalankan dengan tetap memperhatikan aspek community development maupun lingkungan.

5. Aspek Operasi Penambangan Aspek operasi penambangan akan menghasilkan produksi batuan penutup dan material komoditi baik batubara maupun mineral. Dalam RKAB akan dicantumkan seberapa ton/onz komoditi yang akan diperoleh jika melakukan pengupasan sekian BCM batuan penutup, yang akan diperoleh Nisbah Pengupasan/Stripping Ratio (SR) untuk batubara yang mencerminkan nilai ekonomis dari aspek penambangan. Selain itu juga bisa dijadikan acuan untuk evaluasi keekonomisan, misal dengan adanya kecenderungan naiknya komoditi batubara saat ini, maka akan sangat bagus dilakukan strategi melakukan pembukaan lahan baru/penambangan yang lebih dalam sehingga SR akan semakin besar, untuk keperluan konservasi komoditi batubara disamping tetap ekonomis karena terdongkrak dengan naiknya harga batubara.

6. Aspek Pemasaran Aspek pemasaran terbagi menjadi pemasaran domestik langsung ke enduser atau dikenal dengan istilah DMO serta pemasaran ke luar negeri atau ekspor. Untuk pemasaran DMO 2010 maka harus mengacu kepada Kuota DMO 2010 yang dituangkan dalam Kepmen ESDM Nomor 1604K/30/MEM/2010 untuk kebutuhan dalam negeri 2010. Dalam keputusan menteri tersebut, setiap perusahaan PKP2B diwajibkan melakukan DMO dengan persentase 24,75% dari produksi masing-masing perusahaan. Sedang untuk kebutuhan 2011 mengacu pada edisi 8 - Desember 2010 Warta Mineral, Batubara & Panas Bumi 5 Kepmen ESDM No. 2360 K/30/MEM/2010. Untuk saat ini kendala utama berkurangnya DMO adalah kualitas batubara produsen yang tidak sesuai dengan spesifikasi batubara yang banyak terdapat di dalam negeri dan jikalaupun ada permintaan, maka penawaran harga yang dipatok oleh enduser banyak yang terdapat di bawah harga pasar batubara internasional maupun di bawah Harga Batubara Acuan (HBA).

7. Aspek Tenaga Kerja dan Pelatihan Tenaga kerja (manpower) bisa berasal dari tenaga kerja dalam negeri yang terbagi sebagai staf dan nonstaf yang merupakan pekerja lokal serta ada yang menggunakan tenaga kerja asing. Tetapi pada dasarnya perusahaan dihimbau untuk tetap memprioritaskan serta mengoptimalkan tenaga kerja dalam negeri, termasuk untuk subkontraktornya.

8. Aspek Pengembangan Masyarakat Community Development (comdev) atau pengembangan masyarakat merupakan wujud kontribusi langsung perusahaan terhadap lingkungan masyarakat di sekitar area penambangan yang berupa pengembangan kualitas sumber daya masyarakat, kewirausahaan masyarakat sektor tambang maupun peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dalam masyarakat setempat. Kegiatan comdev ini harus dikoordinasikan dengan pemda setempat sebelum diajukan ke forum RKAB di pemerintah pusat.

9. Aspek Lingkungan Aspek lingkungan merupakan aspek penting yang tidak luput dari perhatian. Setiap pengaruh dari operasional penambangan akan sangat berpengaruh terhadap kondisi lingkungan. Sehingga kontrol aspek lingkungan juga semakin diperketat agar kondisi kerusakan lingkungan diminimalisir serta tetap terkontrol. Sebelum ke forum RKAB biasa dilakukan presentasi RKTTL di Direktorat Teknik dan Lingkungan.

10. Aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja Pada aspek ini hanya ada satu kata SAFETY FIRST, artinya semua kegiatan dalam sistem operasional penambangan harus tunduk pada aturan safety yang telah ada. Sanksi terhadap aturan safety sangat tegas, berupa peringatan hingga PHK. Selain penegakan kedisiplinan safety juga diperhatikan mengenai APD (Alat Perlindungan Diri) yang memenuhi standar ketentuan yang berlaku.

11. Aspek Keuangan Aspek keuangan merupakan aspek yang menunjukkan tingkat kesehatan perusahaan yang bersangkutan. Hal ini tercermin dalam net profit margin masing-masing perusahaan

yang dipengaruhi oleh net profit dengan angka penjualan. Semakin besar angka net profit margin

maka semakin sehat perusahaan yang bersangkutan. Disamping itu, ada juga faktor-faktor

keuangan lain yang dijadikan acuan dalam evaluasi tingkat kesehatan perusahaan. Faktor besarnya harga jual sebagai penerimaan perusahaan dan Penerimaan Negara (PNBP) dan faktor biaya-biaya operasional yang berpengaruh pada pajak terhadap pemerintah merupakan hal yang sangat diperhatikan dalam evaluasi aspek keuangan ini. Aspek-aspek yang telah disebutkan di atas merupakan pokok-pokok yang dijadikan patokan dalamPersetujuan RKAB tahun berikutnya. Evaluasi juga dilakukan terhadap realisasi RKAB tahun sebelumnya, yakni mengevaluasi tingkat pencapaian keberhasilan dengan rencana yang telah disetujui oleh pemerintah. RKAB merupakan alat kontrol pemerintah melakukan monitoring dalam pengawasan aspek-aspek yang telah menjadi komitmen tersebut dalam wadah Persetujuan RKAB. Setiap perusahaan PKP2B wajib melaporkan secara kontinu baik periode bulanan, triwulan, serta tahunan dengan format laporan yang telah ditetapkan. Laporan juga harus mencantumkan data yang sesuai dengan aspek-aspek yang tercantum dalam Persetujuan RKAB periode tahun berjalan. Kontrol pengawasan terhadap aspek yang terdapat di Persetujuan RKAB tersebut melalui laporan yang telah dikirim oleh perusahaan PKP2B yang bersangkutan. Data-data laporan perlu dicek dengan kondisi aktual di lapangan, sehingga diperlukan site visit yang melibatkan aparat pemerintah maupun dinas pertambangan dan energi di daerah setempat.

6 Warta Mineral, Batubara & Panas Bumi edisi 8 - Desember 2010 Penyampaian Laporan Penyampaian laporan bulanan, triwulanan, maupun tahunan harus mengacu kepada ketentuan yang berlaku. Laporan bulanan produksi dan penjualan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan

berikutnya. Laporan triwulan paling lambat 30 hari sejak berakhirnya periode triwulan yang bersangkutan untuk laporan RKAB disampaikan paling lambat tanggal 15 November tahun berjalan. Adanya ketidakpatuhan yang dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan akan berakibat munculnya sanksi dari pemerintah yang berupa teguran bahkan bisa sampai dinyatakan default. Perihal tersebut akan berdampak pada penilaian kinerja perusahaan yang saat ini ketentuannya sedang dalam proses penyusunan Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.

Revisi RKAB Seiring berjalannya kegiatan operasional yang dilakukan seperti telah disinggung di atas, sering terdapat beberapa kendala yang menjadikan plan direkomendasikan untuk dilakukan revisi. Revisi persetujuan RKAB paling lambat diajukan kepada pemerintah pada akhir Triwulan III Revisi yang diajukan paling lambat pada pertengahan bulan pada bulan terakhir di Triwulan III tahun berjalan. Dengan demikian, ada waktu luang untuk mengkoordinasikan waktu yang tepat untuk presentasi pembahasan revisi yang diajukan oleh perusahaan yang bersangkutan. Revisi yang diajukan harus relevan dengan aspek yang telah ada di Persetujuan RKAB dan harus proporsional dengan kondisi yang ada di perusahaan yang bersangkutan. Jika revisi Persetujuan RKAB telah disetujui, maka perusahaan yang bersangkutan wajib untuk melaksanakan kegiatan yang mengacu kepada hasil revisi Persetujuan RKAB yang baru. Sanksi Dalam proses kontrol pemerintah dalam kegiatan operasional penambangan ada kalanya terdapat deviasi dalam realisasinya dengan rencana yang telah disetujui. Deviasi tersebut biasa terjadi karena kendala dalam realisasi kegiatan operasional di lapangan. Faktor cuaca berupa tingginya angka curah hujan sering menjadi kendala selama ini, disamping adanya faktor lain seperti terkendala dengan Kehutanan (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Izin Pemanfaatan Kayu) serta rendahnya kemampuan unit operasional (physical availibility unit), kurangnya manpower, hingga demonstrasi dan pemogokan tenaga kerja disamping force majeur seperti banjir bandang yang menggenangi jalan hauling dan lain-lain. Faktor penyebab yang kompleks tersebut harus disikapi secara bijak. Jika faktor penyebab deviasi tersebut bisa dipertanggungjawabkan maka masih ada toleransi dalam mensikapinya. Tetapi lain halnya jika faktor penyebab terjadinya deviasi tersebut terjadi karena masalah teknis yang sebelumnya sudah bisa diperhitungkan maka akan dikenai surat teguran hingga ke arah default (lalai) sampai pada akhirnya terminasi atau ditutup. Jadi, RKAB merupakan suatu acuan bagi perusahaan yang bersifat terukur untuk melakukan kegiatan opearsional penambangan terkait dengan beberapa aspek yang mengacu pada beban biaya yang dibelanjakan dan hasil keuntungan yang diperoleh selain sebagai komitmen perusahaan dengan adanya kontribusi bagi penerimaan negara. Bagi pemerintah RKAB dijadikan sebagai acuan untuk melakukan kontrol dan monitoring serta evaluasi terhadap kinerja perusahaan sebagai wujud komitmen perusahaan yang berkontribusi bagi negara. Untuk melakukan penilaian kinerja atas keberhasilan pelaksanan RKAB sedang disusun suatu pedoman penilaian kinerja perusahaan tambang dengan metode scoring keberhasilan RKAB. edisi 8 - Desember 2010 Warta Mineral, Batubara & Panas Bumi 7 Mengatasi Permasalahan Lingkungan Pertambangan Akibat Kolam Pengendap Y. Sulistiyohadi, ST (Staff Subdit Lindungan Lingkungan Pertambangan) Keunikan penambangan di Indonesia adalah curah hujan dan intensitas hujan yang tinggi. Hal ini

menjadi suatu tantangan bagi engineer di lapangan dalam melakukan kegiatan penambangan. Pada

beberapa contoh kasus produksi tidak tercapainya dari yang direncanakan akibat perilaku hujan dan

anomali curah hujan. Penyimpangan perilaku hujan tersebut membawa dampak pada tidak sesuainya desain saluran drainase yang sudah ada. Ditambah lagi kapasitas kolam pengendap tidak mampu mengolah air buangan (over capacity). Berkaitan dengan hal tersebut, penulis membahas teknik perancangan kolam pengendap agar dapat membantu dalam perancangan kolam pengendap untuk mengatasi permasalahan pencemaran air di pertambangan.

8 Warta Mineral, Batubara & Panas Bumi edisi 8 - Desember 2010 ARTIKEL MINERBAPABUM

Intensitas Hujan

Intensitas hujan didefinisikan sebagai jumlah hujan yang dinyatakan dalam tinggi hujan atau volume hujan tiap satuan waktu. Besarnya intensitas hujan berbeda-beda tergantung dari lamanya curah hujan dan frekuensi kejadiannya. Nilai intensitas hujan diperoleh dengan cara melakukan analisis data hujan baik secara statistik maupun secara empiris.

Intensitas hujan di Indonesia termasuk dalam kategori tinggi, yakni 2.000–5.000 mm/tahun. Seba-gai bahan perbandingan, curah hujan di beberapa lokasi tambang disajikan dalam grafik perbandingan intensitas hujan di beberapa negara.

Grafik di atas menggambarkan bahwa intensitas hujan di Indonesia dua kali lipat dibandingkan dengan Brazil, yang sama–sama mempunyai predikat hutan hujan tropis. Intensitas hujan merupakan tantangan serius yang dihadapi oleh para penambang di Indonesia, dibandingkan dengan menambang di negara lain.

Sistem Drainase

Air hujan akan mengalir sebagai aliran permukaan (run off). Sebagian terserap secara infiltrasi ke dalam tanah dan sebagian lagi berhubungan langsung dengan permukaan tanah lalu terbawa secara gravitasi sepanjang permukaan menjadi aliran permukaan. Aliran permukaan memerlukan saluran yang disebut dengan saluran drainase. Drainase (drainage) berasal dari kata kerja to

01.0002.0003.0004.0005.0006.000Rainfall ( mm)74486528629670141630163767349223924956Australia (Perth)PeruChina (Zhengzhou)Indonesia-Sumatera (3016 mm)Indonesia-Sulawesi (3492 mm)Indonesia-Papua (4956 mm)CanadaSouth AfricaBrazilIndonesia-Kalimantan (3767 mm)Indonesia-Maluku (2392 mm)

Perbandingan intensitas hujan beberapa negara dengan beberapa wilayah di Indonesia Sumber : www.climatetemp.info dan BMG Indonesia edisi 8 - Desember 2010 Warta Mineral, Batubara & Panas Bumi 9 drain yang berarti mengeringkan atau mengalirkan air. Drainase adalah terminologi yang digunakan untuk menyatakan sistem–sistem yang berkaitan dengan penanganan masalah kelebihan air, baik diatas maupun dibawah permukaan tanah . Drainase diperlukan untuk membuang akumulasi air yang berlebihan, baik yang berada dalam permukaan tanah maupun yang berada pada lapisan bawah permukaan tanah. Drainase mutlak diperlukan pada daerah dan kondisi sebagai berikut:

1. Tanah berlereng atau memiliki kemiringan besar. Aliran dalam daerah ini biasanya tinggi yang sering terjadi erosi, apalagi tanahnya gembur atau lembek yang mempertinggi terjadinya ancaman erosi.

2. Tanah yang dilanda banjir limpasan (aliran air permukaan yang berlebihan), karena kurangnya saluran drainase permukaan serta persyaratannya. Biasanya terdapat pada tanah yang datar, cekungan dan kedap (tanah liat). Akumulasi air permukaan yang berlebihan ini oleh akibat hujan lebat pada daerah setempat. Untuk ini perlu diatasi dengan sarana saluran drainase permukaan yang memadai.

3. Tanah yang dilanda banjir oleh akibat meluapnya sungai selama waktu tertentu. Hal ini terjadi karena adanya hujan lebat di daerah yang lebih tinggi. Keadaan banjir ini disebut banjir kiriman. Daerah yang sering dilanda banjir iniadalah daerah lembah sungai yang elevasinya lebih rendah dari tebing sungainya.

4. Tanah yang mempunyai kedalaman permukaan air tanah sangat kecil, bahkan kadang-kadang nol, sehingga becek. Daerah ini biasanya terletak di bawah perbukitan yang berhutan lebat dan tanahnya pasir. Juga sering terdapat pada daerah lembah sungai/danau dan daerah pasang

surut. Erosi dan Padatan Terlarut Kegiatan pertambangan dengan metode penambangan terbuka seperti yang dilakukan hampir 95 persen di negara kita, menyumbang kontribusi besar erosi dan sedimentasi. Permukaan tanah pada umumnya berhumus, bersifat porus, dan daya ikat antar partikel lemah. Kondisi tersebut diperkuat dengan intensitas hujan tinggi sehingga mempercepat

pelarutan partikel humus/tanah pucuk menuju bagian permukaan tanah yang lebih ren- Kegiatan pertambangan dengan metode penambangan terbuka seperti yang dilakukan hampir 95 persen di negara kita, menyumbang kontribusi besar erosi dan sedimentasi

10 Warta Mineral, Batubara & Panas Bumi edisi 8 - Desember 2010 dah. Padatan terlarut (suspended solid) didefinisikan sebagai partikel padat kecil yang keberadaannya tetap/tidak terpengaruh dalam koloid. Padatan terlarut pada kegiatan pertambangan disebabkan oleh pembukaan lahan, penempatan tanah pucuk yang tidak dilengkapi dengan sarana pengendali erosi, serta penempatan batuan penutup di luar pit (out pit dump). Kualitas padatan terlarut dipengaruhi oleh sifat dan karakteristik tanah dan batuan yang dipindahkan. Karakteristik ini pula yang membedakan kualitas Total Suspended Solid (TSS) pada air buangan (baca: limbah) domestik dan air buangan industri, dengan air buangan pada kegiatan pertambangan. Kolam Pengendap Kolam pengendap sering kita dengar dalam setiap diskusi permasalahan teknis dan lingkungan dalam dunia pertambangan. Kolam pengendap merupakan sarana penunjang dalam pertambangan, sebagai komponen penting terhadap by product kegiatan pertambangan. Keberlangsungan kegiatan pertambangan secara tidak langsung ditentukan oleh kinerja kolam pengendap. Disebutkan demikian karena kolam pengendap merupakan salah satu parameter utama kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan dalam memenuhi baku mutu lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kegiatan pertambangan dapat berhenti sementara maupun permanen akibat dihentikan oleh Inspektur Tambang, karena kolam pengendap tidak berfungsi optimal sehingga effluen yang dihasilkan melebihi baku mutu yang ditentukan. Dengan kata lain kegiatan pertambangan tersebut telah mencemari lingkungan (biota air) karena telah melebihi baku mutu limbah cair.

Beberapa kegagalan kolam pengendap dalam mengelola air buangan pertambangan disebabkan oleh faktor–faktor sebagai berikut :

1. Partikel pencemar padatan terlarut (TSS) mempunyai konsentrasi tinggi yang tidak sesuai dengan beban pengolahan kolam pengendap yang tersedia.

2. Jumlah debit air buangan yang masuk ke kolam pengendap terlalu besar, sehingga tidak sesuai dengan desain kolam.

3. Lahan yang tersedia untuk fasilitas kolam pengendap sangat sempit, tidak sesuai dengan debit air buangan yang harus diolah dan syarat minimum kolam pengendap agar dapat mengendapkan partikel terlarut (TSS).

4. Waktu tinggal partikel terlarut tidak sesuai dengan karakteristiknya, karena kolam yang tersedia tidak cukup besar.

5. Luas permukaan yang tidak sesuai dengan derajat pengolahan yang harus dipenuhi, karena pada umumnya desain kolam pengendap tidak mencakup luas permukaan yang harus tersedia.

6. Dapat dianggap bahwa 99 persen perancangan kolam pengendap yang dilakukan saat ini tidak didahului dengan riset laboratorium melalui uji karakteristik partikel pengendapan.

7. Perancangan kolam pengendap tidak mempertimbangkan berapa debit air buangan yang akan diolah, sehingga kapasitas pengolahan kolam pengendap seringkali tidak sesuai dengan beban yang harus diolah.

8. Air yang mempunyai zeta potensial tinggi menyebabkan ikatan antar partikel stabil sehingga tidak mudah untuk diendapkan.

9. Kolam pengendap akan mempunyai produk samping yaitu lumpur (hasil pengendapan). Pada umumnya operator di lapangan tidak secara rutin melakukan pengerukan lumpur, karena tidak tersedianya sarana yang cukup, atau jumlah lumpur yang mengendap lebih cepat dari waktu yang diperkirakan. Edisi selanjutnya akan dibahas secara teknis mengapa waktu tinggal, debit masuk, luas permukaan, dan zeta potensial berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kolam pengendap dalam mengelola air buangan pertambangan.

edisi 8 - Desember 2010 Warta Mineral, Batubara & Panas Bumi 11

Ir. Sujatmiko

(Kasubdit Lindungan Lingkungan Mineral dan Batubara, Ditjen Minerba, KESDM)

Djajat, ST

(Staf Subdit Lindungan Lingkungan Mineral dan Batubara, Ditjen Minerba, KESDM)

Ketika Pascatambang

Sudah Menjadi Isu Dunia

Catatan dari 5th International Conference on Mine Closure,

23-26 November 2010 Vina del Mar, Chi

Penutupan tambang atau yang dikenal juga

dengan istilah pascatambang (mine closure)

telah menjadi isu dunia saat ini. Hal ini terbukti

dari semaraknya penyelenggaraan konferensi

internasional Mine Closure 2010 (MC10) di Vina del

Mar, Chile. Belum lama berselang, negeri ini menjadi

sorotan dunia karena kisah keberhasilan penyelamatan

33 penambang yang terperangkap di

tambang dalamnya.

Tercatat sebanyak 64 makalah dari 18 negara

disajikan dalam konferensi ini. Konferensi penutupan

tambang ini merupakan yang kelima kalinya

diselenggarakan oleh The Australian Centre for

Geomechanics and the Centre for Land Rehabilitation

at the University of Western Australia dan

direncanakan untuk tahun 2011 akan diselenggarakan

di Alberta, Kanada.

Peserta konferensi adalah perusahaan tambang,

peneliti, konsultan, wakil pemerintah dan

lembaga swadaya masyarakat (LSM). Melalui ajang

ini diharapkan terjadi pertukaran informasi mengenai

perkembangan isu-isu terbaru, pengalaman,

praktik terbaik (best practices) serta dinamika kriteria-

kriteria penutupan tambang yang berkembang.

Terdapat tiga perusahaan tambang dari Indonesia

menjadi peserta dalam konferensi kali

ini, yaitu PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT), PT

Newmont Minahasa Raya (PTNMR) dan PT Freeport

Indonesia (PTFI). PTNMR mengikuti pameran poster

dengan judul “The Use of Life Stake to Facilitate

Tree Growth in the Openings of an Ex-Mining Land:

Newmont Minahasa Raya Inc. Case Study”. Sedangkan

PTFI menyajikan makalah mengenai rencana

pascatambangnya dengan judul “Closure Planning

for a Long-Lived Copper and Gold Mining Operation

in Papua, Indonesia”.

Secara garis besar MC10 terdiri dari dua acara

utama, yaitu presentasi makalah dan pameran

poster. Presentasi makalah dapat dikelompokkan

menjadi beberapa sesi utama yaitu:

• Designing, Planning and Financing Closure

• Stakeholder engagement and Community Development

• Mine site reclamation and rehabilitation

• Phytostabilisation dan Phytoremediation

• Acid and Neutral Rock Drainage

• Mining Legacies and Relinquishment

• Cover Design Construction and Monitoring

ARTIKEL MINERBAPABUM

12 Warta Mineral, Batubara & Panas Bumi edisi 8 - Desember 2010

•

Legacy-based Framework for Mine closure

•

Tailings Deposits Closure

•

Recent Closure Case Studies

Dalam tulisan ini, penulis mencoba menyarikan beberapa hasil paparan konferensi yang menarik. Semoga selanjutnya seri tulisan dengan topik spesifik lainnya akan berlanjut dengan kedalaman materi yang lebih jauh.

Pemaparan makalah dimulai oleh presentasi mengenai studi kasus tambang China Clay (kaolin) di Cornwall, Inggris. Bekas tambang yang ada diubah menjadi suatu pusat kebudayaan baru. Pada tempat baru ini berlangsung berbagai macam kegiatan, antara lain penyelenggaraan event dan konferensi, pertunjukan musik dan seni, hingga taman-taman yang berfungsi sebagai pusat penelitian dan konservasi. Singkat cerita, Eden Project—nama proyek pascatambang ini, telah menjadi suatu pusat kebudayaan baru, sesuatu yang unik dan menginspirasi, terlebih lagi proyek ini diklaim sebagai salah satu proyek yang dibangun berdasarkan amal (charity) dan bukan bermotif ekonomi belaka.

Planning and Financing Closure

Makalah yang disusun A.M. Paulino et al (2010) memberikan pencerahan paradigma baru, yaitu rencana pascatambang dapat menjadi powerful tool untuk perencanaan tambang dan penghematan biaya. Logikanya, keputusan-keputusan yang diambil pada awal perencanaan tambang akan signifikan mempengaruhi biaya pascatambang. Dengan mengidentifikasi critical closure cost, maka perusahaan tambang didorong untuk mempelajari dan menerapkan pendekatan alternatif pascatambang. Pendekatan alternatif pascatambang tersebut membutuhkan perubahan dalam desain tambang, perencanaan dan operasi namun dapat berujung pada penghematan biaya pascatambang. Kesimpulan ini merupakan suatu paradigma baru yang cukup menarik untuk didiskusikan lebih lanjut.

Hal yang menarik lainnya adalah mengenai integrasi pascatambang dengan proyek yang baru akan dimulai yaitu studi kasus integrasi rencana pascatambang Proyek Tintaya ke dalam pengembangan Proyek Antapaccay. Keduanya dimiliki oleh Xstrata Copper di Peru. Idenya adalah dengan mengintegrasikan proses dan fasilitas kedua proyek tambang yang berjarak 12 km tersebut. Salah satu praktiknya adalah dengan penggunaan pit Tintaya sebagai tailings storage facility (TSF) Proyek Antapaccay.

Stakeholder Engagement and Community Development

Menarik untuk dicermati bahwa topik ini menjadi sesi preliminary yang diikuti seluruh peserta. Pada konferensi kali ini, tampak sekali penekanan pentingnya stakeholder engagement dan community development. Salah satu poin penting yang perlu dicatat adalah stakeholder engagement harus terus menerus terintegrasi dalam rencana pascatambang.

Makalah yang dibawakan oleh Post-Mining Alliance, Eden Project, Inggris; cukup memberikan ide yang segar mengenai pendekatan kreatif dalam stakeholder engagement. “Tea and cake”, itulah istilah yang mereka namakan untuk proses konsultasi pascatambang di tambang China Clay (kaolin), Cornwall. Ringkasnya mereka menyelenggarakan suatu festival atau pesta rakyat dengan membangun stand-stand kecil yang didekorasi secara kreatif berdasarkan topik tertentu. Stakeholders (diantaranya komunitas sosial, sekolah, komunitas usaha) kemudian diundang untuk menghadiri festival tersebut dan didorong untuk bebas mengemukakan aspirasi, gagasan dan harapan terkait pasctambang. Media-media yang digunakan adalah question cards, voting stickers, penempelan bendera pada peta geografi lokal hingga pemilihan prioritas hal-hal yang penting bagi komunitasnya dengan alat bantu. Dalam kasus ini perusahaan dituntut untuk mendengar dan mencatat respon dari stakeholders.

Ide yang bisa kita jadikan pelajaran dari Eden Project ini adalah bagaimana stakeholder engagement bisa dilakukan dengan pendekatan kultural kreatif dan tidak hanya berbentuk sosialisasi atau rapat massal. Kita bisa merancang suatu proses konsultasi dengan gaya yang localized tanpa mengesampingkan aspek legalitas proses konsultasi tersebut.

Dari semua paparan makalah dalam sesi ini terdapat ide universal yang sama bahwa untuk mencapai stakeholder engagement yang sukses, proses konsultasi harus dilakukan secara:

•

Sedari dini dan sesering mungkin

•

Aktif membangun cara supaya stakeholders ikut merasa “memiliki” terhadap proyek tambang yang berlangsung

edisi 8 - Desember 2010 Warta Mineral, Batubara & Panas Bumi 13

•

Memastikan bahwa komunikasi terbuka untuk semua dan jelas

•

Invest time, not just dollars

•

Listen first, talk later

•

Membiarkan stakeholders memutuskan hal apa yang penting untuk mereka

•

Adanya keinginan untuk mengubah rencana pascatambang seiring dengan arah proses konsultasi yang makin intensif

Mine Site Reclamation and Rehabilitation

Makalah dari J.A. Drake et al (2010) menawarkan konsep kerangka kerja (framework) rehabilitasi bentang alam (landscape) dalam rekayasa ekosistem pasctambang. Konsep tersebut dapat disederhanakan dalam satu akronim LFSC (landscape, function, structure and composition). Dalam satu desain ekosistem khususnya pascatambang, perlu mempertimbangkan empat dimensi kunci ini yaitu LFSC. Kerangka kerja ini ditujukan sebagai pendekatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan rehabilitasi tambang. Kerangka kerja ini diklaim sudah mulai digunakan dalam industri dan direkomendasikan untuk digunakan oleh regulator dalam mengevaluasi pascatambang di negaranya masing-masing.

Dari ide kerangka kerja rehabilitasi tambang lahirlah topik kriteria keberhasilan reklamasi, sesuatu yang sangat penting dibahas oleh para praktisi dan juga regulator. Dalam makalah yang disajikan oleh S.R. Viert et al (2010), dipaparkan mengenai prosedur evaluasi reklamasi yang diterapkan oleh Barrick Gold Corp. di Kanowna Belle Mine, Australia Barat. Secara garis besar prosedur yang diterapkan adalah information control, evaluasi tanah, evaluasi kestabilan tanah, performa revegetasi, pelaporan yang konsisten dan informatif serta pengembangan dan kepatuhan terhadap kriteria keberhasilan reklamasi. Makalah ini menekankan vitalnya masalah pelaporan karena menyangkut feedback dan perbaikan seiring dengan proses reklamasi-revegetasi yang dilakukan. Melalui makalah ini disebutkan juga kriteria keberhasilan reklamasi yang digunakan adalah:

1.

Prediksi soil loss dari daerah reklamasi ≤ 110% dari prediksi soil loss daerah referensi serta tren erosi harus stabil

2.

Total ground cover di daerah reklamasi sekitar 60-90% dari total ground cover vegetasi di daerah referensi.

3.

Campuran bibit yang digunakan harus terdiri dari minimal 10 spesies yang umum ditemukan di daerah tersebut, mewakili 2 bentuk kehidupan dan sampel vegetasi penutup harus memenuhi satu dari dua uji sebagai berikut:

−−

Sampel mengandung 3 jenis rumput liar yang tidak berbahaya (non-noxious weed species) dengan komposisi lebih dari 2 persen.

−−

Sampel mengandung 50% jumlah rumput liar yang tidak berbahaya (non-noxious weed species) di daerah referensi dengan komposisi lebih dari 2 persen.

Terkait dengan masa pemantauan pascatambang, perlu diketahui juga bahwa banyak tambang di negara lain menerapkan waktu pemantauan pascatambang (post-closure monitoring) yang lama seperti contohnya Tambang Ok Tedi, Papua Nugini dengan waktu pemantauan selama 30 tahun. Begitu juga PT Freeport Indonesia yang ikut menyajikan makalah mengenai rencana pascatambangnya, menerapkan waktu pemantauan sekitar 50 tahun.

Temuan yang juga menarik adalah teknik penggunaan gipsum (CaSO4.2H2O) dan mulsa dalam rehabilitasi daerah lereng disimpulkan cukup efektif (pada tahapan awal) untuk meningkatkan komposisi kimia dan stabilitas tanah (J.K Smits et al, 2010). Untuk tahapan selanjutnya direkomendasikan untuk meningkatkan penggunaan gipsum per luasan hektarnya .

Phytostabilisation dan Phytoremediation

Sesi ini berbicara mengenai vegetasi lahan bekas tambang terutama di dua negara dengan tradisi tambang yang kuat yaitu Afrika Selatan dan Kanada. Afrika Selatan sebagai negeri yang kaya dengan sumberdaya mineralnya tengah giat melakukan penelitian mengenai potensi peruntukan lahan pascatambang khususnya perkebunan. Dua makalah dipaparkan pada konferensi ini, yang pertama mengenai identifikasi potensi ekonomi dan sisi keamanan konsumsi pada tumbuhan yang hidup di daerah tambang dan bekas tambang. Penelitian kedua adalah mengenai potensi ekonomi tumbuhan Anacardiaceae yang hidup di daerah tailing termasuk diantaranya mengenai waktu yang paling baik untuk melakukan panen tumbuhan tersebut.

Pengalaman yang menarik dipaparkan dalam makalah yang dibawakan oleh A.S Lock et al (2010).

14 Warta Mineral, Batubara & Panas Bumi edisi 8 - Desember 2010

Proyek yang dilakukan adalah mengubah daerah yang tadinya merupakan tailings impoundment menjadi lahan perkebunan sebagai sumber biofuel di daerah Ontario, Kanada. Tanaman yang digunakan adalah canola, jagung dan varietas rumput-rumputan lain yang merupakan bahan baku untuk biofuel. Cover atau sistem lapisan penutup tailing yang diterapkan adalah biosolids yang terdiri dari pulp and paper dengan kedalaman 0,5-1 m. Penelitian yang dilakukan menemukan fakta bahwa biosolids cover bertindak sebagai hydraulic barriers yang efektif yang membatasi penetrasi air menuju tailing sehingga menurunkan potensi terjadinya pelindian logam. Kunci keberhasilan proyek ini terletak pada pemilihan metode cover, ketebalan cover, pemilihan jenis tanaman dan karakteristik material cover.

Selain itu dibahas juga mengenai phytoremediasi menggunakan tumbuhan metallophytes, yaitu tumbuhan yang memiliki sifat toleransi, adaptasi dan survival tinggi di daerah yang terkontaminasi logam. Dan yang penting kita ketahui bahwa ternyata jenis-jenis metallophytes bisa dijumpai di Indonesia, misalkan Brackenridgea palustris, Phyllanthus insulae, Glochidion aff. acustylum dan Rinorea javanica.

Tailings Deposits Closure

Dalam konferensi ini terdapat pemaparan beberapa studi kasus pascatambang tailings deposit antara lain pascatambang tailings storage facility (TSF) di Australia Barat yang dipaparkan oleh K. Bonstrom et al (2010). Aspek kunci yang berusaha ditekankan dalam makalah ini adalah desain final landform, enhanced moisture store serta cover system. Beberapa kriteria kunci dalam hal desain cover juga dijelaskan dengan cukup rinci dalam paparan tersebut.

Paparan yang menarik juga disajikan oleh I. Jantzer et al (2010). Makalah ini mencoba menja-wab pertanyaan mendasar terkait desain konstruksi tailings dam yang dipersiapkan untuk jangka waktu yang lama, yaitu perhitungan besaran critical hydraulic gradients.

Dalam sesi ini juga dijelaskan mengenai Wetlands sebagai solusi untuk pascatambang tailing dams (M. Namba et al, 2010) yang menjelaskan mengenai studi kasus pascatambang tiga tailings dam di Minas Gerais, Brazil. Kesimpulan dari paparan ini adalah wetlands menjadi solusi alternatif pada pascatambang tailings deposit.

Legacy-based Framework for Mine Closure

Kerangka kerja berbasiskan peninggalan (legacies) pascatambang merupakan paradigma baru yang berkembang dari perhatian para stakeholders terhadap dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan proyek-proyek tambang. Sebagai hasil dari pergeseran kultur bisnis ini, perencanaan pasca-tambang telah berevolusi menuju suatu titik dimana dimensi sosial dan lingkungan ikut terintegrasi ke dalam daur hidup tambang (mine life cycle). Perencanaan pascatambang dimulai dari tahapan awal setiap proyek tambang dan saat ini dikenal sebagai bagian inheren dari desain konseptual tambang.

Bisnis ekstraksi sumberdaya alam atau lebih spesifiknya bisnis pertambangan didasari oleh efisiensi penggunaan dan konversi bahan galian dengan tujuan mengubah bahan galian menjadi komoditas. Tujuan utama dari perusahaan tambang adalah mengkapitalisasikan nilai bahan galian dalam rangka memaksimalkan return on investement (ROI). Namun, keberlanjutan dari bisnis pertambangan atau lebih khusus lagi perusahaan tambang, tidak hanya bergantung pada shareholder value tapi juga sangat bergantung pada reputasi perusahaan. Cara masyarakat menilai reputasi perusahaan tambang sekarang adalah dengan menilai kinerja pengelolaan lingkungan sepanjang operasi dan lebih jauh lagi dengan peninggalan/warisan (legacies) pascatambangnya. Perencanaan pascatambang yang progresif telah menjadi isu utama dan jalan utama bagi perusahaan tambang untuk mempertahankan reputasi dan mendapatkan social licence untuk beroperasi.

Sebagai penutup, penyelenggaraan konferensi ini mengingatkan kita bahwa pascatambang sudah menjadi isu dunia. Penulis mengajak stakeholders pertambangan Indonesia untuk menjadi bagian dari dinamika, pertukaran informasi/pengetahuan dan berbagi praktik terbaik di dalamnya. Dan tak lupa penulis ingatkan kembali untuk memandang rencana pascatambang dengan paradigma baru yaitu rencana pascatambang harus menjadi alat yang digunakan untuk meminimalisasi negative legacies dan memaksimalkan positive legacies.

Salam Hijau!!

Disusun, diterjemahkan dan dikompilasi dari Mine Closure 2010:

“Proceedings of the Fifth International Conference on Mine Closure”

edisi 8 - Desember 2010 Warta Mineral, Batubara & Panas Bumi 15

Parlindungan Sitinjak, S.T.

(Calon Perencana pada Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi)

Energi untuk

Kini dan Akan Datang

Semua kegiatan menggunakan energi. Mulai

dari kegiatan bertani dan memanggang

hasil buruan melalui panas yang dihasilkan

dari gesekan batuan pada jaman kehidupan prasejarah,

hingga kegiatan bekerja, menonton televisi,

masakan yang disuguhkan di meja makan. Bahkan

untuk menghasilkan suhu ruangan yang sejuk pada

kehidupan masa kini tetap tidak terlepas dari keberaaan

energi.

Energi menjadi unsur penting kehidupan umat

manusia dan menjadi bagian tak terpisah dari kehidupan

itu sendiri. Pada sisi lain, berkembangnya

jumlah penduduk dunia diikuti oleh kebutuhan

energi yang semakin besar pula. Umat manusia

berlomba-lomba untuk mencari sumber energi.

Awalnya perlombaan energi terjadi pada energi

fosil, seperti minyak, gas dan batubara. Ternyata,

sumber energi fosil yang tidak terbarukan (unrenewable)

dirasakan masih belum cukup. Ditambah

lagi dengan isu pemanasan global akibat emisi

gas karbon, mendorong manusia mencari sumber

energi non fosil yang terbarukan (renewable). Contohnya,

air, angin, bahan bakar nabati, panas bumi

dan uranium.

Indonesia sebagai bagian dari komunitas internasional

memiliki peran dan tanggungjawab

dalam penggunaan energi. Indonesia dikenal sebagai

negara yang memiliki sumber daya energi

yang besar antara lain: minyak bumi, gas bumi, batubara,

air, dan panas bumi yang dapat dilihat pada

berikut.

Tabel Sumber Daya dan Cadangan Energi Indonesia

NO ENERGI FOSIL SUMBER DAYA CADANGAN

1 Minyak Bumi (miliar barel) 56,6 8,2

2 Gas Bumi (TSCF) 334,5 170

3 Batubara (miliar ton) 104,76 20,98

4 Coal Bed Methane/CBM

(TSCF)

453 -

5 Tenaga Air 75.670 MW 4.200 MW

ARTIKEL MINERBAPABUM

16 Warta Mineral, Batubara & Panas Bumi edisi 8 - Desember 2010

NO

ENERGI FOSIL

SUMBER DAYA

CADANGAN

6

Panas Bumi

27.670 MW

1.052 MW

7

Mini/Micro Hydro

500 MW

86,1 MW

8

Biomass

49.810 MW

445 MW

9

Tenaga Surya

4,80 KWH/M2/hari

12,1 MW

10

Tenaga Angin

9.290 MW

1,1 MW

11

Uranium

3.000 MW

30 MW

Selain dikenal sebagai negara dengan sumber daya energi yang melimpah, Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Sensus Penduduk tahun 2010 menunjukkan jumlah penduduk Indonesia mencapai 237 juta (BPS, 2010). Jumlah penduduk yang besar ini tentu membutuhkan energi yang besar juga. Akibatnya, pemerintah harus menjamin ketersediaan energi bagi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari dan untuk pembangunan.

Selain faktor jumlah penduduk dan kebutuhan sumber daya energi, penggunaan energi oleh masyarakat Indonesia saat ini dipengaruhi juga oleh budaya penggunaan energi yang kurang efisien. Hal ini ditandai dengan nilai intensitas energi Indonesia yang tinggi yakti: 401 TOE (ton oil equivalent). Indeks ini relatif tinggi bila dibandingkan dengan Malaysia 335 TOE/juta dolar AS dan negara maju yang tergabung dalam OECD 136 TOE/juta dolar AS.

Intensitas energi adalah energi yang dibutuhkan untuk meningkatkan Gross Domestic Product (GDP) atau produk domestik bruto. Dengan kata lain, semakin efisien suatu negara ditunjukan dengan intensitas energi yang semakin kecil. Perbandingan nilai intensitas energi pada beberapa negara dapat dilihat pada grafik di atas.

Pemakaian energi di Indonesia menurut sektor untuk tahun 2006 didominasi oleh tiga sektor utama yaitu: sektor industri 41%, diikuti sektor transportasi 38%, dan sektor rumah tangga 21% yang secara rinci untuk periode tahun 2000-2006 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Persentase Pemakaian Energi Menurut Sektor Tahun 2000-2006

TAHUN

INDUSTRI

RUMAH TANGGA

TRANSPORTASI

2000

36,40

26,95

36,65

2001

38,71

24,98

36,30

2002

40,58

23,90

35,52

2003

38,47

23,51

38,01

2004

39,08

22,39

38,53

2005

39,36

22,09

38,55

2006

40,61

21,45

37,94

(Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi, Kementerian ESDM)

0.001.002.003.004.005.006.000501002503003504501502004002.743.300.970.381.485.473.16Konsumsi per KapitaIntensitas Energi

Intensitas Energi dan Konsumsi per Kapita

(Rencana Strategis Kementerian ESDM, 2010)

edisi 8 - Desember 2010 Warta Mineral, Batubara & Panas Bumi 17

Permasalahan

Sumber daya energi yang ada harus dimanfaatkan

untuk memenuhi kebutuhan kehidupan kita saat

kini dan anak cucu kita yang akan datang. Kehidupan

anak cucu kita untuk masa yang akan datang

juga memerlukan energi untuk peradaban kehidupannya.

Kemampuan daya dukung lingkungan

bumi dengan berbagai aktivitas manusia juga semakin

berkurang.

Budaya melakukan konservasi energi merupakan

upaya yang dapat dilakukan dari hal-hal

sederhana dan menjadi gaya hidup (lifestyle) oleh

seluruh stakeholder. Mulai dari pribadi, keluarga,

masyarakat, pelaku usaha penghasil energi, dan

pelaku usaha pengguna energi sesuai perannya

masing-masing. Konservasi energi akan mengupas

permasalahan yang diinventarisir terbagi menjadi

tiga aspek konservasi yaitu pada:

1. Aspek penyediaan energi (sisi hulu)

Permasalahan aspek penyediaan energi antara lain:

keterdapatan sumber daya energi, sumber daya

energi kualitas rendah/marginal, tingginya biaya

ekplorasi sumber energi, proses penambangan,

teknologi penambangan, kehilangan (losses) saat

pengolahan dan pengangkutan energi

2. Aspek penggunaan energi (sisi hilir)

Permasalahan aspek penggunaan energi antara

lain: jarak lokasi pengguna energi dengan sumber

energi yang jauh, teknologi mesin pengguna energi

terutama industri dan pembangkit listrik, harga

pembelian energi di dalam negeri relatif lebih rendah

dibanding harga ekspor, pengalokasian subsidi

energi kepada kelompok masyarakat yang tidak tepat,

dan terbatasnya infrastruktur energi

3. Aspek gaya hidup (sisi budaya)

Permasalahan aspek gaya hidup penggunaan energi

merupakan permasalahan yang kerap kita

alami dalam kehidupan sehari-hari. Permasalahan

aspek gaya hidup antara lain: penggunaan lampu

yang dibiarkan menyala meski tidak digunakan, budaya

penggunaan kendaraan pribadi, penyesuaian

penggunaan jenis bahan bakar ke energi yang lebih

murah, dan harga energi yang murah.

Analisis Permasalah

Permasalahan akan dianalisis dengan menggunakan

Analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metoda

analisis untuk melihat suatu permasalahan/topik

dengan cara pandang dari empat sisi yaitu: kekuatan

(strengths), kelemahan (weaknesses), peluang

(opportunities), dan ancaman (threats). Analisis ini

dibuat oleh Albert Humprey saat memimpin proyek

riset di Universitas Stanford pada dasawarsa 1960-

an dan 1970-an dengan menggunakan data perusahaan-

perusahaan Fortune 500 (wikipedia.org).

Analisis SWOT dalam permasalahan konservasi

energi ini diawali dengan menetapkan tujuan

analisis yaitu: mengembangkan konservasi energi

bagi pribadi, keluarga, masyarakat, pelaku usaha

penghasil energi dan pelaku usaha pengguna energi

mendukung energi untuk kini dan yang akan

datang.

Analisis SWOT dilakukan dengan mengidentifikasi

faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor

yang tidak mendukung dalam pencapaian tujuan

konservasi energi sebagaimana diuraikan masingmasing

sebagai berikut.

1. Analisis SWOT pada Aspek Penyediaan Energi

(sisi hulu)

Berdasarkan tabel SWOT yang ada di halaman

setelah ini, konservasi energi pada aspek penyediaan

energi dilakukan melalui:

1. Meningkatkan sumber daya energi yang dimiliki

dengan mendorong kegiatan eksplorasi dan

memanfaatkan teknologi eksplorasi

2. Memanfaatkan letak strategis Indonesia dalam

mengekspor energi

Strengths Weaknesses

Opportunities Threats

Bagan Analisis SWOT

18 Warta Mineral, Batubara & Panas Bumi edisi 8 - Desember 2010

3. Mendorong pemanfaatan sumber daya energi

kualitas rendah/marginal dengan melakukan

pencampuran (blending) antara sumber daya

kualitas tinggi dengan kualitas rendah sehingga

semua sumber daya dapat dimanfaatkan dan tidak

terbuang

4. Mengurangi kehilangan (losses) saat penambangan,

pengolahan dan pengangkutan energi

5. Memanfaatkan energi dengan prioritas pada

daerah terdekat dari sumber energi

6. Mengembangkan energi panas bumi yang ramah

lingkungan

7. Mendorong penyesuaian harga BBM dengan

harga pasar Internasional sehingga tidak mengganggu

keuangan negara

8. Menjamin cadangan (stock) energi nasional sebagai

penyangga kebutuhan energi

Strengths

a. Sumber daya energi banyak

b. Letak Indonesia strategis di antara kawasan Asia

dan Pasifik

Weaknesses

a. Masih bertumpu pada sumber daya fosil

b. Keterdapatan sumber daya energi di daerah terpencil

c. Rendahnya kegiatan eksplorasi

d. Kehilangan (losses) saat penambangan, pengolahan

dan pengangkutan bahan energi

Opportunities

a. Sumber daya energi kualitas rendah/marginal

dan banyak dan belum optimalkan

b. Penggunaan teknik penambangan yang baik

dan benar dan teknologi eksplorasi

c. Penggunaan energi panas bumi untuk mendukung

pengurangan emisi karbon

Threats

a. Fluktuasi harga minyak bumi di pasar internasional

b. Semakin menipisnya cadangan BBM meningkatkan

impor BBM

Tabel Analisis SWOT Aspek Penyediaan Energi (Sisi Hulu)

Strengths

a. Pengguna energi dapat memilih jenis energi

b. Pertumbuhan ekonomi memerlukan energi

c. Program percepatan listrik 10.000 MW Tahap I

dan 10.000 MW Tahap II

Weaknesses

a. Jarak lokasi pengguna energi dengan sumber energi

jauh

b. Harga pembelian energi industri dalam negeri

relatif lebih rendah

c. Terbatasnya infrastruktur energi

Opportunities

a. Pengembangan teknologi industri dan pembangkit

listrik yang hemat energi

b. Swasembada energi sesuai kondisi lokal

c. Pemanfaatan energi untuk industri dalam meningkatkan

nilai tambah produk industri

Threats

a. Dominasi BBM sebagai bahan bakar listrik

b. Alokasi subsidi BBM yang kurang tepat

c. Subsidi BBM mendorong pemborosan energi

Tabel Analisis SWOT Aspek Penggunaan Energi (Sisi Hilir)

edisi 8 - Desember 2010 Warta Mineral, Batubara & Panas Bumi 19

2. Analisis SWOT pada Aspek Penggunaan Energi

(sisi hilir)

Berdasarkan tabel SWOT di atas, konservasi energi

pada aspek penggunaan energi dilakukan melalui :

1. Pengguna energi memilih jenis energi yang paling

ekonomis sesuai dengan keterdapatan energi

dan harga energi

2. Memanfaatkan program percepatan listrik

10.000 MW untuk mendukung industri sehingga

meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat

dan negara

3. Menyediakan infrastruktur energi sehingga

dapat mengurangi biaya investasi dan biaya

pengangkutan yang harus dikeluarkan oleh investor

4. Mendorong pengembangan dan pemanfaatan

teknologi industri dan pembangkit listrik yang

hemat energi

5. Swasembada energi sesuai kondisi lokal pada

masing-masing wilayah

6. Mengurangi dominasi BBM sebagai bahan bakar

listrik

7. Mendorong keekonomian harga BBM sehingga

mengurangi pemborosan energi

3. Analisis SWOT pada Aspek Gaya Hidup (sisi

budaya)

Berdasarkan tabel SWOT di atas, konservasi energi

pada aspek gaya hidup dilakukan melalui :

1. Meningkatkan dan memperluas jangkauan

kampanye penghematan energi bagi keperluan

pribadi, keluarga dan masyarakat

2. Meningkatkan sarana kendaraan umum yang

bersih dan nyaman untuk mengurangi penggunaan

kendaraan pribadi

3. Membatasi jumlah kendaraan yang dapat dimiliki

oleh suatu keluarga misalnya: peningkatan

nilai pajak secara signifikan pada kenderaan

kedua dan selanjutnya

4. Mendorong keekonomian harga BBM sehingga

mengurangi pemborosan energi

5. Mendorong pengawasan pada penggunaan gas

sebagai pengalihan dari minyak tanah terutama

bagi rumah tangga

6. Mengembangkan teknologi transportasi, alat

elektronika dan alat penerangan yang semakin

efisien dan hemat energi

7. Mendorong penggunaan batik sebagai pengganti

jas dalam pertemuan masyarakat dan nasional

sehingga mengurangi energi listrik yang

dibutuhkan untuk pendingin ruangan.

Penutup

Kesadaran untuk melakukan konservasi energi oleh

seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) mulai

Strengths

a. pemandaman listrik tertentu (earth hour)

b. energi sebagai penggerak usaha wiraswasta

c. kebiasaan berkumpul bersama

Weaknesses

a. kebiasaan menggunakan kendaraan pribadi

b. lampu yang dibiarkan menyala

c. kemacetan di jalan raya

Opportunities

a. pengalihan minyak tanah ke gas

b. penggunaan transportasi, alat elektronika dan

alat penerangan yang hemat energi

c. penggunaan batik sebagai pengganti jas dalam

pertemuan masyarakat dan nasional

Threats

a. harga energi yang murah

b. alokasi subsidi BBM yang kurang tepat

c. pemborosan energi BBM

Tabel Analisis SWOT pada Aspek Gaya Hidup (Sisi Budaya)

20 Warta Mineral, Batubara & Panas Bumi edisi 8 - Desember 2010

dari pribadi, keluarga, masyarakat, pelaku usaha

penghasil energi, dan pelaku usaha pengguna

energi sesuai perannya masing-masing akan

mendukung pencapaian energi untuk kehidupan

kini dan akan datang. Budaya melakukan

konservasi energi dilakukan mulai dari hal-hal

sederhana oleh seluruh pemangku kepentingan

pada 3 aspek yaitu: konservasi penyedia energi,

konservasi pengguna energi, dan konservasi

gaya hidup.

Sehingga, suatu ketika nanti pada masa

yang akan datang, sama seperti nenek moyang

kita dahulu membagi sumber daya energi agar

dapat kita nikmati kini, anak cucu kita pada masa

yang akan datang dapat menikmati kebahagian

yang sama dengan yang kita nikmati saat ini.

Kebahagiaan anak cucu kita akan datang adalah

peran dari kita kini.

Semoga.

… Penyediaan Energi

… Penggunaan Energi

… Gaya Hidup

edisi 8 - Desember 2010 Warta Mineral, Batubara & Panas Bumi 21

Dalam UU No. 23 Tahun 2007, tentang

Perkeretaapian, disebutkan bahwa “transportasi

mempunyai peranan penting dalam

mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan

wilayah dan pemersatu NKRI....” Disebutkan juga

“perkeretaapian sebagai salah satu moda transportasi

dalam sistem transportasi nasional yang mempunyai

karakteristik tersendiri...”.

Kereta api menjadi salah satu sarana yang ikut

berperan penting mengembangkan perekonomian.

Karena itu, kebijakan pemerintahmengenai

pembangunan rel kereta api angkutan batubara

menjadi sangat strategis. Kali ini penulis mencoba

mengurai analisa kebijakan pembangunan rel kereta

api Purukcahu–Bangkuang Kalimantan Tengah.

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No.

32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah,

dan juga dengan peraturan pelaksananya melalui

PP No. 38 Tahun 2007, tentang pembagian urusan

pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan

Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/

Kota, khususnya pada pasal 7 ayat (2). Disebutkan

bahwa perihal pembangunan sarana kereta

api menjadi urusan wajib yang harus diselenggarakan

oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun

kabupaten/kota.

Secara umum, kedua undang-undang terse-

Analisa Kebijakan

Pembangunan Rel Kereta Api Puruk

Cahu–Bangkuang, Kalteng

I Made Edy Suryana, ST

(Staf Pembinaan Program Mineral, Batubara dan Panas Bumi)

ARTIKEL MINERBAPABUM

22 Warta Mineral, Batubara & Panas Bumi edisi 8 - Desember 2010

but menyiratkan bahwa pembangunan rel kereta

api merupakan bagian dari upaya meningkatkan

perekonomian daerah, membuka lebih banyak lapangan

pekerjaan, menjadi bagian dari pengembangan

wilayah, dan pemersatu wilayah-wilayah di

Kalimantan Tengah.

Secara khusus, pembangunan rel kereta api

Purukcahu-Bangkuang ditujukan untuk meningkatkan

jumlah produksi batubara dari Kalimantan

Tengah.

Dalam skema pembiayaan pembangunan rel

kereta api, terbuka peluang kerjasama dengan sektor

swasta. Hal ini diatur dalam Peraturan Presiden

(Perpres) No. 67/2005 mengenai kerjasama pemerintah

dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur.

Dalam Perpres tersebut disebutkan “bahwa

untuk mendorong dan meningkatkan kerjasama

antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan

infrastruktur dan jasa pelayanan terkait, perlu

pengaturan guna melindungi dan mengamankan kepentingan

konsumen, masyarakat, dan badan usaha

secara adil”. Oleh karena itu, skema pembiayaan

proyek pembangunan kereta api Purukcahu–Bangkuang

ini lebih tepat menggunakan model kerjasama

antara pemerintah dengan swasta, atau biasa

disebut dengan public private partnership (PPP).

Dalam dokumen resminya mengenai investasi

global dalam sektor infrastruktur, Ernest and Young

(2007) menyebutkan bahwa rata-rata kebutuhan

investasi untuk infrastruktur rel kereta api dunia

dalam kurun waktu 2020–2030 adalah US$ 58 triliun

atau setara dengan 580.000 triliun rupiah (asumsi

Rp 10.000/US$). Data ini diambil dari hasil penelitiannya

pada negara Brasil, Rusia, China, dan India.

Pemerintah, melalui Bappenas, menyampaikan

bahwa untuk melakukan pembangunan seluruh

infrastruktur di Indonesia dalam jangka waktu

lima tahun ke depan (2010-2014), diperlukan dana

sebesar 1.900 triliun rupiah. Jika dibandingkan dengan

nilai yang dipublikasikan Ernest and Young

(2007) tersebut, kebutuhan total infrastruktur Indonesia

hanya 0,655 persen dari investasi infrastruktur

kereta api seluruh dunia. Sementara, kemampuan

pendanaan pemerintah hanya sebesar 365 triliun

rupiah saja. Oleh karena itu, peran serta swasta mutlak

diperlukan apabila Indonesia hendak mengembangkan

infrastrukturnya.

Terkait dengan rencana pembangunan rel

kereta api angkutan batubara tersebut, sampai saat

ini pemerintah masih melakukan promosi untuk

memperoleh investor bagi proyek tersebut.

Tantangan Implementasi Proyek

Jean Benard pernah mempublikasikan penelitiannya

dalam “Economie Publique“, Economica, Paris

1985. Ia meneliti aspek ekonomi kereta cepat di

Perancis, atau yang lebih populer dengan sebutan

Train à Grande Vitesse (TGV). Aspek orisinil dari

penelitiannya terletak pada adanya evaluasi penerimaan

dan penghematan akibat penggunaan TGV.

Hal yang sama dapat pula diterapkan pada proyek

rel kereta api Purukcahu–Bangkuang ini.

Mengikuti model Jean Benard, hal yang perlu

diperhatikan aspek penerimaan dan penghematan.

Bagaimana sisi penerimaan bagi pemerintah dan

swasta yang menjadi investornya. Begitu juga dengan

sisi penghematan, bagaimana penghematan

yang dapat dilakukan perusahaan pertambangan

batubara di Kalimantan Tengah dengan adanya infrastruktur

kereta api dibandingkan dengan sarana

angkutan yang sudah ada.

Tantangan yang muncul adalah adanya peredisi

8 - Desember 2010 Warta Mineral, Batubara & Panas Bumi 23

bedaaan yang timbul antara biaya angkut yang

ditawarkan dengan harga yang dikehendaki oleh

perusahaan. Ini akan mengakibatkan sulitnya

memperoleh nilai keseimbangan antara harga

penawaran dengan harga permintaannya. Disamping

itu, Perpres No 67/2005 juga mengamanatkan

“....perlu pengaturan guna melindungi dan mengamankan

kepentingan konsumen, masyarakat, dan

badan usaha secara adil”.

Dengan mengadopsi metode analisa Jean Benard,

kita dapat melihat hal ini dari sudut pandang

rentabilitas privat proyek dan rentabilitas sosial.

Rentabilitas privat proyek adalah melihat

semua perhitungan biaya dan keuntungan dari

sisi investor penyedia sarana kereta api (kerjasama

antara pemerintah dan swasta). Meskipun pemerintah

ikut terlibat dalam pembangunannya, tentunya

sudah sebagai bentuk badan usaha sehingga

tujuan yang hendak dicapai adalah keuntungan

sebagaimana halnya badan privat. Kita tidak akan

membahas aspek keuangannya, namun akan melihat

bahwa dari sisi privat, sebagai penyedia kereta

api angkutan batubara tersebut maka ongkos angkut

setiap ton batubara perkilometer adalah US$

22$ per-ton sepanjang 185 km (berdasarkan hasil

kajian yang disampaikan oleh Bappenas). Angka

tersebut merupakan harga keekonomian proyek

ini.

Sedangkan dari sisi rentabilitas sosial, akan

menyangkut tiga aspek:

a) Surplus Produsen (penyedia jasa angkutan

rel kereta api angkutan batubara/perusahaan

PPP):

b) Surplus Konsumen (perusahaan PKP2B, sebagai

calon pengguna rel kereta api angkutan

batubara Purukcahu – Bangkuang), dan

c) Surplus Negara (pemerintah).

Marshallien, untuk menghitung surplus konsumen

dalam kasus penyediaan barang publik, ia

membuat kurva permintaan perjalanan sebagai

fungsi biaya. Sedangkan dalam kasus penelitian ini

adalah sebagai barang privat. Surplus konsumen

bersumber pada dua hal, yaitu kuantitas dan variasi

biaya angkutnya. Dengan memperhatikan hal

ini, ada perbedaan harga antara WTP dengan biaya

penawaran (US$ 22 per-ton sepanjang 185 km).

Oleh karena itu perlu perhitungan penyesuaian

lagi.

Dari sisi surplus negara, akan terdapat variasi

penerimaan pajak sebagai akibat adanya proyek

rel kereta api Purukcahu-Bangkuang ini. Pajak tidak

hanya diterima dari angkutan sungai saja, namun

juga dari angkutan kereta api. Dari aspek ini yang

perlu untuk diperhatikan adalah seberapa besar

peningkatan penerimaaan negara yang akan diperoleh

jika proyek rel kereta api angkutan batubara

Purukcahu-Bangkuang dilaksanakan. Selanjutnya,

bagaimana pula dampaknya terhadap jasa angkutan

sungai yang selama ini telah berlangsung.

Perbedaan nilai (margin) inilah yang menjadi

tantangan terbesar. Perbedaan yang dimaksud

adalah nilai penawaran dari penyedia jasa (investor

dan pemerintah) dengan kemauan dan kemampuan

pengguna (perusahaan pertambangan batubara).

Kita sebut sebagai tantangan, jika kita tidak

ingin menganggapnya sebagai masalah. Sebaiknya

kita selalu berpikir positif memandang suatu kendala.

Atas perbedaan nilai margin tersebut harus

dicari titik temunya.

Sebagaimana umumnya model pembiayaan

dengan skema PPP, terlebih lagi untuk infrastruktur

yang bersifat yang terkait publik, maka akan muncul

berbagai permasalahan atau lebih tepatnya

risiko. Salah satu risiko yang harus diperhitungkan

adalah kepastian usaha dalam jangka yang sangat

panjang. Dalam model PPP pihak swasta tidak

menjadi pemilik lahan, namun hanya terlibat dalam

model penyewaan jangka panjang (20-30 tahun).

Risiko berikutnya adalah revenue risk/demand risk,

yaitu resiko perolehan investor terkait dengan perbedaan

yang akan muncul antara nilai penawaran

yang tinggi dengan nilai willingness to pay konsumen

yang jauh lebih rendah karena menganggap

infrastruktur tersebut sebagai bagian dari barang

publik.

Selain itu, risiko yang tak kalah penting adalah

political risk. Segala bentuk investasi yang berjalan

akan membutuhkan kemauan politik yang baik.

Dalam kasus proyek pembangunan rel kereta api

angkutan batubara Purukcahu-Bangkuang, political

will dari pemerintah, terlebih pemerintah daerah

harus dapat diciptakan untuk dapat mengutamakan

kepentingan secara nasional dan jangka

panjang. Nilai yang harus dipegang adalah bahwa

manfaat proyek ini bermuara kepada peningkatan

perekonomian masyarakat dan kesejahteraan penduduk.

24 Warta Mineral, Batubara & Panas Bumi edisi 8 - Desember 2010

Dampak Positif

Sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2007,

tentang Perkeretaapian, menyebutkan bahwa

kereta api sebagai sarana angkutan orang maupun

barang, dikuasai oleh negara dan pembinaanya

dilakukan oleh pemerintah yang dilaksanakan

oleh Kementerian Perhubungan RI. Berhubung kewenangan

terkait dengan hubungan luar negeri

dan keuangan negara adalah urusan dari pemerintah,

maka pada sisi inilah pemerintah dapat mengambil

peranan, yaitu terus mendorong promosi

investasi. Pemerintah dapat mengundang investorinvestor

luar negeri untuk datang melihat peluang

investasi pembangunan infrastruktur kereta api ini

serta dengan memberikan berbagai bentuk insentif

dan kebijakan pendukungnya sehingga implementasi

dari proyek rel kereta api Purukcahu-Bangkunag

ini dapat berjalan.

Sedangkan peran pemerintah daerah adalah

turut mengembangkan dengan menjaga dan menyiapkan

sumberdaya manusia untuk pengelolaan

perkeretaapian kedepannya. Sebab, infrastruktur

kereta api tersebut berada di daerah. Kerjasama

strategis antara pemerintah dengan pemerintah

daerah adalah terkait dengan penyediaan dan

pembebasan lahan.

Adapun peran pihak swasta, baik dari sisi investor

maupun penggunanya, dapat saling mendukung

dan melakukan adjusment terhadap biayabiaya

dari sisi penyedia maupun pengguna.

Untuk menarik pihak investor, dapat dilakukan

dengan berbagai bentuk kebijakan insentif

maupun kelonggaran peraturan dan pembebasan

lahan. Dengan demikian, seharusnya biaya yang

ditawarkan dapat diturunkan dengan menambah

umur proyeknya.

Sedangkan perusahaan pertambangan batubara

dapat menggunakan partisipasinya sebagai

pengguna adalah bagian dari upaya untuk ikut

mempercepat pertumbuhan perekonomian di daerah

Kalimantan Tengah. Bentuk partisipasi ini merupakan

bagian dari kepedulian perusahaan terhadap

pengembangan daerah, melalui dukungannya

terhadap program pemerintah.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di

atas, maka terdapat beberapa keuntungan yang

akan diperoleh negara dengan pembangunan rel

kereta api Purukcahu–Bangkuang ini, antara lain

adalah:

1. Dengan meningkatnya produksi maka penerimaan

negara dari batubara serta pajak-pajaknya

juga akan meningkat;

2. Menjadi bagian upaya untuk mempercepat

pertumbuhan perekonomian di Kalimantan

Tengah, sehingga akan memberikan implikasi

berupa peningkatan penyerapan tenaga kerja

dan penerimaan daerah; dan

3. Merupakan bagian dari program pengembangan

daerah dan pemersatu wilayah-wilayah di

Kalimantan Tengah, maupun keseluruhan Kalimantan.

Semoga investasi infrastruktur rel kereta api

Purukcahu–Bangkuang ini membawa dampak signifikan

bagi kemajuan perekonomian Kalimantan

Tengah.

edisi 8 - Desember 2010 Warta Mineral, Batubara & Panas Bumi 25

Peningkatan

Nilai Tambah Pertambangan

Visi KESDM

“Terwujudnya sektor energi dan sumber daya mineral yang menghasilkan

nilai tambah sebagai salah satu sumber kemakmuran rakyat melalui

pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan, adil, transparan,

bertanggungjawab, efisien serta sesuai standar etika yang tinggi”

Pada visi KESDM tersebut, terdapat beberapa kata kunci yang akan menjadi dasar dalam penyu-

Ir.R.Yunianto Revolida

(Kasie Program Minerba)

ARTIKEL MINERBAPABUM

26 Warta Mineral, Batubara & Panas Bumi edisi 8 - Desember 2010

sunan cetak biru pengelolaan sumberdaya mineral logam, yaitu:

1.Nilai Tambah

2.Pembangunan Berkelanjutan

3.Ramah Lingkungan

Identifikasi Masalah Sektor Pertambangan

Sektor pertambangan memiliki karakteristik yang berbeda dengan industri lain, terutama dalam hal:

1. Sektor pertambangan merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (non renewable) sehingga cadangan yang dieksploitasi suatu saat akan habis dan jika tidak ditemukannya cadangan baru maka usaha dibidang per-tambangan akan tutup.

2. Lokasi kegiatan pertambangan pada umumnya berada di daerah pedalaman yang terpencil, sehingga sara dan prasarana sangat minim, dan seringkali harus bersinggungan langsung dan tidak langsung dengan masayarakat asli yang umumnya belum terperhatikan oleh pemerintah daerah setempat.

3. Berisiko tinggi (high risk), tingkat keberhasilan eksplorasi sangat rendah (antara 2-5%) dan tergolong kegiatan yang lambat menghasilkan. untuk sampai pada tahap kegiatan operasi produksi dibutuhkan sekitar 5-7 tahun.

Hampir sebagian besar cadangan terletak di bawah permukaan tanah. Hal ini membawa implikasi sebagai berikut:

1. Tumpamg tindih dengan kegiatan lainnya, se-perti kehutan, perkebunan dan sebagainya.

2. Berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan yang luas.

3. Resiko kecelakaan kerja tinggi, sehingga membutuhkan budaya kerja dengan disiplin kerja yangh tinggi dan taat menjalankan prosedur kerja.

4. Membutuhkan peralatan berteknologi tinggi yang relatif padat modal untuk melakukan kegiatannya, baik eksplorasi maupun operasi produksi hingga komoditas akhir.

Kendala/permasalahan di sektor Pertambangan dapat dikelompokkan ke dalam lima masalah besar, yaitu:

1. Peningkatan nilai tambah pertambangan,

2. Hubungan perusahaan dengan lingkungan so-sial sekitar,

3. Hubungan pemerintah dan pemerintah daerah kurang harmonis,

4. Kebijakan fiskal dan kepastian hukum, dan

5. Ketidakpaduan antar sektor

Ketidakpaduan antar sektor utamanya dapat dilihat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Permasalahan umum yang sering terjadi berkaitan dengan masalah tumpang tindih peraturan perundang-undangan (overlapping), pengabaian karakteristik kegiatan usaha pertambangan dan pertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (conflict of laws)

Klasifikasi Peningkatan Nilai Tambah Pertambangan

Beberapa kasifikasi Peningkatan Nilai Tambah Per-tambangan antara lain;

1. Jenis bahan galian (mineral logam, non logam dan batuan).

2. Produk nilai tambah akhir sebagai bahan baku (umpan/feed) pada industri selanjutnya.

3. Mineral ikutan (associated minerals) dalam upaya konservasi sumber daya mineral.

4. Produk nilai tambah di hulu (pertambangan) dan produk nilai tambah di hilir (perindustrian).

Kondisi yang Diharapkan

Kondisi yang diharapkan pada kebijakan pengelolaan mineral logam, non logam dan batuan adalah adanya peningkatan nilai tambah bagi bahan galian tambang itu sendiri.

Pengertian nilai tambah yang umum dikenal di kalangan yang menggunakan parameter ekonomi sebagai acuan adalah perbedaan antara nilai outedisi

8 - Desember 2010 Warta Mineral, Batubara & Panas Bumi 27

put dan nilai input atau peningkatan harga material

yang dihasilkan dari proses pengolahan bahan

galian tambang.

Sementara itu, pengertian nilai tambah juga

dikaitkan dengan kepentingan lain yang lebih luas,

seperti peningkatan GDP, peningkatan lapangan

kerja baru, multiplier effect sektor pertambangan,

penguasaan IPTEK, kemudahan dan kecepatan

proses, serta peningkatan ketahanan nasional.

Oleh karena itu, setiap manfaat ekonomi, sosial dan

peradaban yang dihasilkan dari kegiatan produksi

(pengolahan bahan galian tambang lebih lanjut)

dikategorikan sebagai peningkatan nilai tambah.

Isu peningkatan nilai tambah hasil tambang

telah lama menggema meskipun hanya dikalangan

terbatas. Kesadaran bahwa bahan galian tambang

perlu diolah terlebih dahulu agar terjadi peningkatan

nilai tambah secara maksimal di dalam negeri

dan tidak diekspor dalam bentuk raw material sebenarnya

telah lama disadari. Namun, kesadaran

akan pentingnya peningkatan nilai tambah hasil

tambang ini semakin menguat akhir-akhir ini. Peluang

agar terjadi peningkatan pendapatan baik

daerah maupun pusat, peningkatan kesempatan

kerja, dorongan terhadap terciptanya peluan usaha

di sektor lain, penguasaan ilmu dan teknologi dan

mengurangi ketergantungan dari luar negeri dalam

hal penyedsiaan bahan baku untuk industri hilir

yang bahan dasarnya tersedia sebagai bahan tambang

di Indonesia, dirasakan sangat mendesak.

Beberapa kalangan dengan tegas mengatakan

untuk secepatnya melarang ekspor bahan galian

tambang secara langsung ke luar negeri. Sebab,

pada dasarnya kegiatan itu hanya menguntungkan

bagi pengimpor karena mendapat kesempatan

usaha peningkatan nilai tambah di negaranya.

Sementara, Indonesia hanya mendapatkan penghasilan

dari penjualan bahan tambang saja dalam

bentuk raw material. Sayangnya, usaha peningkatan

nilai tambah hasil tambang di Indonesia nampaknya

belum sepenuhnya dapat berjalan dengan

baik karena beberapa kendala. Beberapa kendala

utama adalah :

• Belum ada kajian yang komprehensif mengenai

rantai kebutuhan dan penyediaan bahan untuk

produksi barang jadi di Indonesia.

• Belum ada kajian mengenai peluang yang dapat

dilakukan bagi bahan tambang di Indonesia untuk

ditingkatkan nilai tambahnya.

• Belum terbangunnya kesadaran akan manfaat

dan pentingnya usaha peningkatan nilai tambah

bahan galian tambang di dalam negeri

pada semua pemangku kepentingan.

Upaya peningkatan nilai tambah produk tambang

adalah upaya untuk memproses lebih lanjut

produk-produk industri pertambangan di Indonesia,

untuk menghasilkan produk antara atau diversifikasi

produk-produk yang sudah ada. Sehingga,

kegiatan ini dapat meningkatkan pendapatan devisa

bagi negara. Dalam konteks isu industri pertambangan

yang menjual raw material, menjual tanah

air, ini disinyalir karena sentuhan kemampuan

teknologi di Indonesia belum optimal. Padahal banyak

potensi variatif kandungan unsur/mineral lain

didalamnya. Selama ini banyak kandungan unsurunsur

berharga atau produk-produk derivat lainnya

yang dinikmati negara pengimpor raw material.

Proses added value ini tidak terlepas dari alur

proses pengolahan dan ekstraksi bahan galian tambang

terutama bijih yang telah cukup lama dikenal

dalam kegiatan industri metalurgi. Secara skematis

jalur utama proses pengolahan bahan galian bijih

ditunjukkan dalam ilustrasi siklus (life cylce) bahan

tambang mineral.

LIFE CYCLE

(Dari proses dan produksi berbasis mineral dan logam)

Pada pandangan konvensional semua jalur

proses diarahkan menjadi hasil akhir logam murni

atau paduannya. Masing-masing tahap pemrosesan

tersebut memiliki tingkat pertambahan kualiiMning

and Quriraiyng

Mirlnea

Processing

Slitmeng &

ifRening

Seim-Faibrcated

Faibrctaed Patrs & Prats

iSlmerp Podtcus

rPodutc

Assembly

Otrhe

matireals

CONSUIMPT/ONUSE

Rterun t othe einrvonmetn

RECYCLE

-REUSE

28 Warta Mineral, Batubara & Panas Bumi edisi 8 - Desember 2010

tas dari produk yang dihasilkannya. Meskipun hanya pengolahan mineral seperti pencucian (washing) dan pengayakan (screening) pada mineral aluvial, bisa dimungkinkan terjadi peningkatan nilai tambahnya karena pengurangan kandungan clay-nya dan mineral berharga terkonsentrasi pada fraksi ukuran tertentu. Peran sampling dan analisisnya sangat menentukan dalam merancang langkah-langkah pengolahan yang tepat. Proses ekstraksi lebih lanjut yang melibatkan proses kimia dan/atau temperatur tinggi pada umumnya memerlukan investasi yang besar sehingga perlu dipertimbangkan keekonomiannya apabila skala produksinya cukup besar.

Ada beberapa contoh flow chart proses pengolahan mineral logam dan kemunkinan peningkatan nilai tambahnya seperti diagram berikut ini.

Produksi Besi & Kemungkinan PNTBijih Besi PrimerBijih Besi LateritPasir BesiIlmenitPig IronSponge IronReduced IronTitaniumTi-oxidesSteelsCast Irons/Cast SteelsTitaniumAlloysAlloying ElementPigment &CeramicsFlat & rolledproductsProfilledproductsRods & WiresCast products: Jenis produk yang telah dihasilkan di dalam negeri: Jenis produk yang belum dihasilkan di dalam negeriProduksi Aluminium & Kemungkinan PNTBAUXITEAl Alloys(Al+Cu+Al+Sl)Al foilPlate, barElectrical conductorChemical refractories,etsUltra finesNano size alumina: Jenis produk yang telah dihasilkan di dalam negeri: Jenis produk yang belum dihasilkan di dalam negeriPROSESBAYERSmeltingGrade Al2O3ChemicalGrade Al2o3Al2o3PowderAl2o3PowderProduksi Nikel & Kemungkinan PNTBijih Ni Laterit(Ni tinggi)Ni PlateDual phase S.SPH S.SHigh strength steelsFe Ni based superalloysNi based superalloysCo based superalloysAlloying elementNi alloys: Jenis produk yang telah dihasilkan di dalam negeri: Jenis produk yang belum dihasilkan di dalam negeriJalurPirometalurgiFe NiStainless steelsSpecial steelsNi murniCo murni Ni matteBijih Ni Laterit(Ni rendah)JalurPirometalurgi

edisi 8 - Desember 2010 Warta Mineral, Batubara & Panas Bumi 29

Mohamad Anis ST. MM.

(Kasi. Perencanaan Produksi dan Pemanfaatan Batubara dan Panas Bumi, Subdit. P-3)

Penerapan Program Kebijakan

Peningkatan Nilai Tambah

Mineral Logam Indonesia

Pemanfaatan sumberdaya mineral logam Indonesia

belum dilakukan secara optimal. Oleh

karena itu, perlu suatu upaya untuk mewujudkan

optimalisasi tersebut demi kesejahteraan

seluruh rakyat Indonesia.

Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara dan PP No. 10

Tentang Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

telah jelas mengamanatkan pelaku usaha pertambangan

untuk melakukan pengolahan bahan

galiannya di dalam negeri. Potensi mineral logam

Indonesia cukup besar dan tersebar di berbagai

daerah serta telah diusahakan dengan memegang

izin Kontrak Karya (KK) serta Izin Usaha Pertambangan

(IUP) Mineral. Namun, sebagian besar operasional

produksi pertambangan masih dalam wujud

bahan mentah (bijih ataupun kosentrat).

Dewasa ini, pertumbuhan industri hilir penghasil

barang konsumsi logam di dalam negeri semakin

meningkat sehingga kebutuhan akan bahan

baku lanjutan mineral logam cukup tinggi. Namun,

peningkatan tersebut tidak diikuti oleh ketersediaan

bahan baku dari dalam negeri. Contoh yang

paling nyata adalah kebutuhan bahan baku baja

justru masih mengimpor bahan baku besi olahan,

yakni pig iron dan sponge iron. Industri konsumsi

alumunium juga bernasib sama, masih mengimpor

alumina dari luar negeri. Hal ini seperti ini sudah

umum terjadi pada industri logam lainnya.

Peningkatan nilai tambah mineral logam

merupakan suatu upaya optimalisasi pemanfaatan

bahan galian mineral logam yang dilakukan dengan

bijaksana yang sesuai dengan kaidah konservasi

bahan galian. Selain itu, peningkatan nilai tambah

mineral juga dapat meningkatkan penerimaan

negara dan terjadi alih teknologi.

Saat ini industri pengolahan lanjutan mineral

logam, terutama emas-perak, telah tersedia di

dalm negeri. Tetapi kapasitasnya belum mencukupi

untuk menampung produk olahan dari produsen

konsentrat mineral yang ada (baik KK maupun IUP

Mineral).

Pengertian Umum dan Kondisi

Saat ini

Nilai tambah mineral logam adalah usaha untuk

meningkatkan nilai keekonomian suatu hasil tambang

melalui pemrosesan dan pemurnian sehingga

menghasilkan dampak kemanfaatan lebih tinggi

pada produk yang dihasilkan dan memberikan

multiplier-effect pada pengembangan industri hilir

yang terkait (The Govt. of Canada : The Minerals and

Metals Added-Value Policy, 1998). Lebih khusus lagi,

pengertian peningkatan nilai tambah mineral logam

berdasarkan pada parameter ekonomi, yaitu

perbedaan antara nilai output dan nilai input. Dengan

kata lain, peningkatan nilai tambah berarti ad-

ARTIKEL MINERBAPABUM

30 Warta Mineral, Batubara & Panas Bumi edisi 8 - Desember 2010

anya peningkatan harga material yang dihasilkan

dari proses pengolahan mineral dan logam persatuan

berat logam/mineral.

Diharapkan, peningkatan nilai tambah (PNT)

mineral logam yang dihasilkan dapat memberikan

kemanfaatan lebih tinggi pada produk yang

dihasilkan serta memberikan multiplier-effect pada

pengembangan industri hilir yang terkait dan

pengembangan masyarakat serta pertumbuhan

ekonomi lokal.

Saat ini, perkembangan potensi sumber daya

dan cadangan mineral logam, khususnya data dari

KP/IUP Mineral yang diterbitkan di daerah masih

belum akurat. Umumnya usaha pertambangan

mineral logam Indonesia, baik KK dan KP Mineral,

masih menghasilkan produk mentah dan konsentrat.

Kemudian produk tersebut langsung dieksport

tanpa dilakukan upaya peningkatan nilai tambah

terlebih dahulu. Inilah yang mengakibatkan penyediaan

bahan baku mineral logam bagi industri

logam (lanjutan) dalam negeri menjadi berkurang.

Di sisi lain, industri lanjutan logam Indonesia

umumnya tidak didesain menerima spesifikasi bahan

baku sesuai potensi yang ada, melainkan dari

impor. Sehingga, industri lanjutan pengolahan/

pemurnian mineral logam pada komoditas tertentu

masih kurang. Jikapun ada, kapasitasnya masih terbatas.

Sebagai contoh, pengolahan dan pemurnian

yang diusahakan PT Antam (Unit Logam Mulia) di

Jakarta maupun di Gresik hanya dapat menampung

30-35% produk konsentrat mineral tembaga/

emas Indonesia. Efek lanjutan yang terjadi adalah

tidak terpenuhinya kebutuhan produk setengah

jadi untuk industri konsumsi (hilir).

Sumber daya mineral logam Indonesia tersebar

di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua

dan di Jawa. Pada tulisan ini, dibahas enam komoditas

utama yaitu emas-perak (berupa endapan

primer-sekunder), tembaga, besi (berupa bijih dan

pasir), bauksit, nikel dan timah.

Sumber daya dan cadangan mineral logam

yang sudah terdata umumnya berasal dari beberapa

perusahaan yang telah melakukan kegiatan

eksplorasi lanjut atau yang telah pada tahap kegiatan

eksploitasi. Dari hasil perkembangan data

yang ada ternyata potensi mineral logam Indonesia

masih cukup besar dan sebagian besar masih dieksploitasi

oleh perusahaan besar. Berikut ini adalah

tabel mengenai hasil perkembangan sumber daya

dan cadangan yang dihimpun dari Badan Geologi

awal tahun 2009.

Tabel Sumber Daya dan Cadangan Mineral Logam

Indonesia Thn. 2009

No. Komoditas

Sumber Daya

awal Thn.

2009 (ton)

Cadangan

awal Thn

2009 ( ton )

Keterangan

1 Nikel 1.716.547.773 555.110.009 Bijih

2 Timah 629.100 442.764 Logam

3 Bauksit 626.617.510 161.603.547 Bijih

4 Tembaga 69.776.510 44.172.246 Logam

5 Emas Primer 4.278 4.514 Logam

6 Emas alluvial 148 4 Logam

7 Perak 505.677 26.189 Logam

8 Pasir Besi 1.014.797.846 4.732.000 Bijih

9 Besi Laterit 1.565.195.899 80.640.000 Bijih

10 Besi Primer 381.107.206 2.216.005 Bijih

11 Besi Sedimen 23.702.186 Bijih

Perkembangan Pengusahaan

Mineral Logam

Sampai saat ini jumlah kontraktor Kontrak Karya

(KK) dari berbagai generasi dan tahapan kegiatan

seluruhnya berjumlah 26 perusahaan. Ditambah 2

KP-BUMN tahap produksi yaitu PT Aneka Tambang

(PT Antam) dan PT Timah. Dari keseluruhan KK

tersebut, sembilan perusahaan diantaranya telah

berproduksi, empat perusahaan KK dalam tahap

konstruksi, dan sisanya sebanyak 11 perusahaan

masih pada tahap studi kelayakan. Dari beberapa

perusahaan tersebut diharapkan secara aktif

mempunyai kontribusi dalam penambahan angka

sumberdaya dan cadangan mineral logam. Pada

halaman berikut ini tersedia peta yang menggambarkan

penyebaran perusahaan KK dan KP BUMN.

Secara umum, belum banyak perusahaan KK

yang menghasilkan produk lanjutan untuk pemurnian

mineral logam. Perusahaan KK masih pada tahap

eksplorasi mungkin cukup banyak, tetapi pada

kajian ini hanya difokuskan pada perusahaan yang

telah memberikan perkembangan data sumber

daya dan cadangan atau minimal kontribusi untuk

data sumber daya seperti pada perusahaan tahap

studi kelayakan. Sedangkan mineral-mineral logam

lainnya seperti bauksit, bijih nikel dan bijih besi lebih

banyak diusahakan oleh Kuasa Pertambangan

(KP) Mineral.

Tingkat produksi mineral logam terus meningkat,

meskipun belum ada peningkatan investasi

yang signifikan pada industri mineral logam. Secara

keseluruhan, kinerja industri mineral logam Indoedisi

8 - Desember 2010 Warta Mineral, Batubara & Panas Bumi 31

nesia dalam kurun waktu 1990–2002 cukup menjanjikan.

Bahkan, beberapa komoditas mengalami

pertumbuhan yang signifikan. Jika dilihat memang

ada beberapa komoditas mineral logam yang mengalami

penurunan, misal nikel, bijih besi dan timah.

Hal ini lebih diakibatkan pada penurunan permintaan

pasar dunia, jadi kecenderungan harga menurun

berimbas pada penurunan produksi.

Berikut kondisi jenis produk mineral logam

dan produk hilir logam yang dihasilkan oleh perusahaan

tambang dan industri hilir logam Indonesia:

- Bijih Timah, telah diproses menjadi logam timah

hingga mencapai 99, 9% oleh PT Kobatin

dan PT Timah;

- Ferro Nikel dan Nikel Matte telah dihasilkan

oleh smelter PT INCO dan PT Antam;

- Konsentrat emas yang dihasilkan perusahaan

KK antara lain PT NHM, PTNNT dan perusahaan

KK lainnya sebagian telah dimurnikan oleh PT

Antam Unit Logam Mulia;

- Sekitar 30% konsentrat tembaga yang dihasilkan

PT Freeport diproses di dalam negeri (PT

Smelting Gresik) menjadi katoda tembaga.

Pada yang dicantumpan di atas menunjukkan

posisi dan jenis produk yang dihasilkan perusahaan

KK, KP BUMN dan KP Mineral Indonesia.

Selanjutnya, produksi perusahaan-perusahaan

KP Mineral umumnya juga menunjukan kecenderungan

hal yang sama: material mentah belum diproses.

Contoh mineral yang diekspor dalam bentuk

bahan mentah (raw material) adalah bauksit,

bijih besi dan nikel (umumnya oleh KP/IUP).

Sementara itu, hingga saat ini Indonesia masih

mengimpor besi sponge/pellet untuk industri baja

dalam negeri (PT Krakatau Steel) dan alumina untuk

pengembangan industri aluminium (PT Inalum).

Perkembangan Industri Lanjutan

Mineral Logam

Terbatasnya industri lanjutan logam di Indonesia

juga menjadi salah satu faktor penyebab “larinya“

produk bahan mentah (bijih logam) ke luar negeri.

Hal ini menyebabkan pemenuhan kebutuhan

produk setengah jadi untuk industri komsumsi

(hilir) lebih mengandalkan impor produk olahan

mineral logam tersebut dari luar negeri.

Peta lokasi penyebaran KK dan KP BUMN Mineral Logam Indonesia

32 Warta Mineral, Batubara & Panas Bumi edisi 8 - Desember 2010

Beberapa jenis industri hilir yang menjadi

pengguna utama produk olahan di dalam negeri:

metalurgi/pengecoran logam/kontruksi, elektronika,

perhiasan dan industri hilir terkait mineral

logam lainnya. Konsumsi produk olahan mineral

logam nantinya akan semakin meningkat terutama

untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang juga

semakin meningkat. Berikut tabel yang menunjukan

kinerja industri logam Indonesia dari berbagai

aspek pada empat tahun terakhir.

Tabel Kinerja Industri Logam Indonesia (2005-2008)

Uraian Satuan 2005 2006 2007 2008

Jumlah Perusahaan Unit 869 893 919 953

Jumlah Tenaga Kerja Orang 203.066 207.761 212.243 222.184

Ekspor Juta US$ 5.623,8 7.860,4 10.185,2 11.161,0

Impor Juta US$ 6.033 5.728 7.561 14.329

Utilisasi Persen 60,6 61,1 61,1 61,8

- Investasi dalam US$ Juta US$ 4.712 4.918 4.827 4.981

Investasi dalam Rupiah Miliar Rp 16.679 19.725 17.190 19.601

Sumber: Direktorat Industri Logam, Depperin

Permasalahan

Berikut beberapa permasalahan terkait dengan

usaha peningkatan nilai tambah mineral logam:

- Belum adanya singkronisasi kebijakan terkait

pengembangan usaha nilai tambah antar instansi

terkait. Termasuk tumpang tindih regulasi

yang pada akhirnya berakibat tidak singkronnya

sektor pertambangan yang belum

berorientasi pada penumbuhan rantai proses

industri pengolahan di dalam negeri;

- Pemanfaatan dan utilisasi kapasitas produksi

mineral logam lanjutan/ produk nilai tambah

masih rendah sehingga tergantung pada masuknya

impor produk setengah jadi mineral logam

seperti baja, alumina dll;

- Terbatasnya kemampuan SDM yang sesuai dengan

perkembangan dan penguasaan teknologi,

khususnya dalam pengembangan peningkatan

nilai tambah, berakibat pada daya saing rendah

(teknologi tertinggal, standar rendah, biaya

tinggi);

- Penggunaan energi pada industri lanjutan pengolahan

dan pemurnian mineral logam belum

efisien;

- Penerimaan negara dari usaha peningkatan nilai

tambah mineral logam belum optimal.

- Belum berkembangnya multiplier efek pada

pemberdayaan masyarakat lokal dan peranan

pemerintah provinsi/kabupaten/kota belum

optimal;

- Kurang dukungan pendanaan dari sektor perbankan

untuk kegiatan investasi, khususnya

pada industri lanjutan peningkatan nilai tambah

logam;

Bijih Nikel

ijBi h Tembaga

Bijih Timah

Bijih Bauksit

iBjih Beis

Fei N &i N mttae

Cu mruin

Snmurni

lA mruin

Baja

ijBi h Tembaga

Bijih Timah

Ekspor

Ekspor

Ekspor

Ekspor

Ekspor

Impro

lA2O3

Impro Pakte

ibjih beis

Ekspor

Ekspor

Ekspor

Ekspor

Dalam negeri

Ekspor

Ilustrasi peningkatan nilai tambah mineral logam Indonesia

edisi 8 - Desember 2010 Warta Mineral, Batubara & Panas Bumi 33

- Infrastruktur pendukung kurang tersedianya,

seperti dermaga dan akses transportasi yang

terbatas.

Potensi Keunggulan Indonesia

Ketersediaan Potensi Sumber daya dan

Cadangan mineral logam

Posisi geologis Indonesia yang strategis membawa

berkah berupa kekayaan alam mineral logam yang

cukup besar. Kompleksitas proses tektonik, terletak

disamping jalur magmatis yang sekaligus juga

merupakan jalur mineralisasi yang kaya akan cebakan

mineral khususnya mineral logam. Hal tersebut

bisa dilihat pada peta di bawah ini.

Dalam kajian ini tidak semua potensi mineral

logam dibahas secara lebih detail.

Bijih besi merupakan salah satu jenis mineral

logam yang cukup besar terdapat di Indonesia.

Saat ini kemampuan mengolah cadangan deposit

iron ore/bijih besi/pasir besi lebih dari 2 milyar ton

yang tersebar di Kalimantan Selatan, Sulawesi selatan

dan pantai selatan pulau Jawa. Cadangan ini

mampu mendukung industri baja termasuk industry

metalurgi lainnya.

Untuk potensi mineral-mineral logam lainnya

seperti emas-perak, tembaga, timah, nikel dan

bauksit secara umum tersebar pada jalur magmatis

di semua pulau-pulau baik besar maupun kecil.

Emas-perak berkadar tinggi banyak tersebar di pulau

Sumatera-Jawa dan Halmahera Utara (Malut).

Sedangkan emas berkadar rendah-sedang, umumnya

terdapat di pulau Sulawesi (bagian Utara),

Kalimantan Barat, Tengah dan Timur, Nusa Tenggara

(Pulau Sumbawa) dan Papua Barat. Secara

umum komoditas ini telah diusahakan baik oleh

perusahaan KK, KP BUMN, dan swasta. Keterdapatan

mineral emas tidak hanya berupa cebakan

primer tetapi juga terdapat dalam bentuk endapan

sekunder ataupun placer yang umum didapatkan di

pinggir sungai-sungai di Indonesia. Emas placer di

Indonesia terdapat di Pulau Kalimantan terutama di

propinsi Kalbar dan Kalsel.

Mineral logam tembaga umumnya terdapat

berdampingan dengan mineral emas. Mineral ini

biasanya terdapat di Pulau Papua dan Sumbawa.

Potensi mineral timah umumnya banyak terdapat

di Pulau Bangka Belitung dan Bauksit banyak

terdapat di Kalimantan Barat. Potensi mineral logam

tersebut sebagian besar telah diusahakan oleh

perusahaan KK, KP BUMN dan KP Mineral.

Kebijakan Pendukung yang Baru

Pemerintah telah mengganti UU lama (UU no. 1 tahun

1967 tentang Pertambangan Umum) dengan

UU baru yaitu UU Minerba/2009. Kebijakan terbaru

Penyebaran Deposit Mineral Logam Indonesia

34 Warta Mineral, Batubara & Panas Bumi edisi 8 - Desember 2010

mendorong adanya peningkatan nilai tambah mineral

logam.

Selanjutnya, dari payung utama tersebut dan

dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber

daya mineral, telah disusun suatu peraturan

pendukung diantaranya PP No. 23 tentang Kegiatan

Usaha Pertambangan Minerba dan Rpermen

Peningkatan Nilai Tambah Minerba. PP No. 23 berisi

peraturan pelaksanaan UU Minerba. Secara garis

besar mengamanatkan dan mewajibkan IUP meningkatkan

nilai tambah sumber daya mineral dan/

atau batubara. Kebijakan ini harus dijabarkan lebih

lanjut untuk mengatur mekanisme pengembangan

peningkatan nilai tambah. Mekanisme tersebut

meliputi pengaturan dan jadwal pelaksanaan target

program peningkatan nilai tambah disesuaikan

dengan jenis komoditas, kapasitas produksi,

pelaksana program, permodalan/investasi, fasilitas

penunjang dan lainsebagainya. Hal-hal tersebut

secara terpadu harus disesuaikan dengan program

sektor lain terkait seperti, perindustian, perdagangan,

lingkungan dan sektor lainnya.

Pengembangan Penerapan

Teknologi Nilai Tambah

Penerapan teknologi peningkatan nilai tambah

mineral logam telah berkembang pesat. Teknologi

pengolahan dan pemurniaan untuk bahan mentah

maupun konsentrat tersebut sudah semakin

efisien, yaitu dalam hal biaya produksi semakin

rendah, penggunaan tenaga kerja dan ramah lingkungan.

Diharapkan, teknologi industri lanjutan

pengolahan bahan baku mineral logam olahan bisa

tumbuh di Indonesia. Sebagai contoh, penguasaan

teknologi ironmaking untuk memproses bijih besi &

batubara berasal dari Indonesia. Hal tersebut mendorong

kita menjadi terus optimis mengembangkan

teknologi terkini yang efisien untuk peningkatan

nilai tambah di Indonesia. Kombinasi teknologi

maju dari luar dan pengembangan teknologi tersebut

di Indonesia diharapkan mendorong optimalisasi

pemanfaatan bahan baku mineral logam.

Penerapan Program Kebijakan

Saat ini, kebijakan yang ada dan menjadi payung

untuk pengembangan kebijakan peningkatan nilai

tambah mineral adalah:

• UU No 4 Tahun 2009, tentang Mineral dan Batubara.

Secara garis besar mengamanatkan IUP

wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya

mineral dan/atau batubara;

• PP tentang Kegiatan Usaha Minerba, masih

berupa rancangan berisi peraturan pelaksanaan

UUD Minerba secara spesifik untuk harus

adanya peningkatan nilai tambah mineral logam;

• RPermen tentang PNT Minerba, masih berupa

rancangan berisi peraturan pelaksanaan PP No.

23 secara spesifik untuk harus adanya peningkatan

nilai tambah mineral logam.

Instrumen-instrumen yang efektif untuk menjalankan

kebijakan tentunya antara lain mencakup

berbagai sektor terkait. Disamping itu juga diperlukan

beberapa kebijakan yang lebih terukur bisa

diterapkan untuk mendorong program peningkatan

nilai tambah mineral logam antara lain:

• Sinkronisasi kebijakan antara instansi pemerintah

terkait (Kemen. ESDM, Perindustrian dan

Perdagangan) diantaranya dalam hal keterpaduan

roadmap industri hulu–hilir (perlunya langkah

koordinasi antar instansi bahwa industri

hulu/sektor pertambangan harus menunjang

industri/ sektor hilir);

• Peningkatan nilai tambah yang lebih implementatif

dan terukur serta peningkatan kandungan

lokal pertambangan (diusulkan adanya

Keputusan Menteri/Kepmen sebagai tindak

lanjut RPP untuk penerapan nilai tambah bagi

mineral logam);

• Jaminan pasokan mineral logam pada industri

logam lanjut dan hilir di dalam negeri dan harga

patokan mineral logam (Diusulkan adanya

draft Kepmen ESDM tentang DMO/Domestic

Market Obligation khususnya penyediaan bahan

baku mineral logam);

• Menjaga ketersediaan dan kesinambungan pasokan

energi yang diperlukan pengembangan

industri peningkatan nilai tambah mineral logam;

• Mendorong penerapan teknologi termasuk

ketersediaan SDM dan penyiapan infrastruktur

pendukung serta penyediaan lokasi fasilitas

pengolahan dan pemurnian untuk peningkatan;

• Peningkatan investasi dan penerimaan negara.

edisi 8 - Desember 2010 Warta Mineral, Batubara & Panas Bumi 35

Koordinasi Pelaksanaan

Koordinasi pelaksanaan sangat diperlukan untuk

mewujudkan dan menjalankan kebijakan yang sifatnya

lintas sektor. Sebab, dalam hal pelaksanaan

program tidak hanya didominasi sektor tertentu.

Seperti halnya kebijakan pengembangan peningkatan

nilai tambah mineral logam merupakan

suatu program terpadu yang akan mencapai suatu

keberhasilan jika dijalankan dengan koordinasi berbagai

sektor terkait.

Untuk mencapai keberhasilan yang diharapkan

tersebut, perlu disusun suatu alur pikir yang

mencerminkan keterkaitan antar sektor terkait

baik dari sektor ESDM, dalam hal ini Ditjen Minerba

Pabum termasuk pihak instansi lain terkait, meliputi

Perindustrian, Perdagangan, KLH, termasuk

juga pemerintah daerah. Pihak yang lainnya adalah

pelaku usaha atau asosiasi dagang terkait. Berikut

ini adalah suatu bagan alir yang menggambarkan

keterkaitan antar sektor dan stakeholder dalam

mencapai sasaran peningkatan nilai tambah.

Penjabaran peranan beberapa pihak terkait

dalam usaha pengembangan peningkatan nilai

tambah mineral logam adalah sebagai berikut.

Peranan DESDM (Ditjen Minerba)

Peranan yang utama adalah dalam mengelola industri

hulu pertambangan terutama untuk pelaku

usaha di bidang pengusahaan pertambangan mineral

logam seperti KK dan KP Mineral. Keterkaitan

dalam pengembangan usaha peningkatan nilai

tambah mineral logam meliputi:

• Menyusun dan menerbitkan kebijakan ataupun

peraturan perundangan yang terkait dengan

pelaksanaan PNT mineral logam;

• Menfasilitasi koordinasi semua pihak yang terkait,

misal dalam hal singkronisasi dan implementasi

kebijakan;

• Menyediakan data sumber daya dan cadangan

mineral logam dan pelaku usaha terkait;

• Menyediakan keterdapatan energi penunjang

(terutama batubara);

• Mendorong investasi fasilitas pengolahan mineral

logam untuk PNT, dll.

Peranan Instansi pemerintah terkait

Instansi terkait dalam hal ini adalah instansi pusat

yang terdiri dari Kementerian Perindustrian, Perdagangan,

KLH dan instansi lainnya. Sedangkan instansi

lainnya adalah pemerintahan di provinsi dan

kabupaten/kota. Kemudian lembaga penelitian

pemerintah terkait misal, Tekmira (internal) dan

BPPT (eksternal).

1. Peranan yang diharapkan dari instansi pusat

adalah:

−− Saling koordinasi dalam rangka mendorong

usaha PNT mineral logam misal dalam

penyusunan roadmap Industri metalurgi

(industri baja) disesuaikan dengan roadmap

ketersediaan bahan baku mineral logam

dari Ditjen Minerba Pabum;

−− Pengetatan ekspor/impor bahan baku

mineral logan produk jadi maupun

setengah jadi untuk memeberi kesempatan

pengembangan industri terkait dalam

negeri;

−− Penyusunan baku mutu produk PNT mineral

logam sesuai SNI;

ESDM

(Ditjen Minerba Pabum)

Instansi Terkait

Pusat

Pemerintah Daerah

LembagaLitbang

Perindustrian

Perdagangan

KLH

Pem. Proipnis

Pem. Kabupaten/Kota

BPPT

Tekmria

Stakeholder

Kadin sektor industri tambang

I MA

KKatau IUP Mineral

Akademisi

PNT

Mineral Logam

koordinasi

Skema Alur Pikir Pengembangan Program Peningkatan Nilai Tambah

36 Warta Mineral, Batubara & Panas Bumi edisi 8 - Desember 2010

−− Penyusunan kebijakan lingkungan terkait

usaha PNT mineral logam;

−− Penyediaan keterdapatan energi penunjang

(terutama batubara);

−− Mendorong investasi fasilitas pengolahan

mineral logam untuk PNT, dll.

2. 2. Peranan Pemerintah Daerah meliputi:

−− Penyusunan dan penerbitan kebijakan

maupun perundangan terkait yang

harmonis sesuai peraturan pemerintah

pusat; Penyediaan keterdapatan energi

penunjang (terutama batubara);

−− Mendorong investasi fasilitas pengolahan

mineral logam untuk PNT di daerah dengan

pemberian fasilitas yang menunjang, dll.

3. 3. Peranan dari lembaga litbang adalah:

−− Melakukan penelian dan pengembangan

teknologi PNT mineral logam yang mudah

dan diterapkan secara komersial di dalam

negeri;

−− Penyediaan SDM penunjang dan

berkoordinasi dengan instansi teknis terkait,

dll.

Peranan Stakeholder

Stakeholder disini merupakan pihak-pihak yang secara

langsung dapat memberikan kontribusi nyata

dalam pengembangan usaha peningkatan nilai

tambah mineral logam. Pihak stakeholder ini terdiri

dari Kadin sektor tambang, pelaku usaha (KK dan

KP/IUP Mineral) dan akademisi, peranan mereka

meliputi:

• Penyediaan bahan baku mineral logam terkait

PNT;

• Pengembangan pendirian/kontruksi fasilitas

utama dan pendukung peng-olahan lanjut

dalam rangka PNT mineral logam;

• Mendorong investasi fasilitas pengolahan mineral

logam untuk PNT;

• Melakukan penelian dan pengembangan

teknologi PNT mineral logam yang mudah dan

diterapkan secara komersial di dalam negeri;

• Penyediaan SDM penunjang dan dapat berkoordinasi

dengan instansi teknis terkait, dll.

Langkah Strategis

Sebagai penerapan langkah-langkah strategis,

dibawah ini disusun suatu program yang mesti dilaksanakan

untuk mencapai sasaran yang diharapkan

sesuai kebijakan yang telah dibuat. Sasaran

yang diharapkan dan dapat dicapai merupakan

suatu keberhasilan lintas sektoral yang tidak berdampak

secara keekonomian tetapi juga bersifat

lebih luas yaitu:

a. Peningkatan devisa Negara;

b. Pemenuhan bahan baku untuk industri hilir;

c. Konservasi mineral logam menjadi optimal;

d. Pemicu pembangunan/multiflier effek dan

Pengembangan masyarakat.

Dalam upaya mewujudkan pelaksanaan kebijakan

yang akan menjamin kontinuitas dalam penyediaan

dan pemanfaatan mineral yang berkelanjutan,

efisien dan bernilai tambah tinggi, maka

diperlukan langkah-langkah terarah dan sistematis

yang terdiri dari program strategis sebagai berikut:

Menciptakan Kepastian Hukum dalam

Pengusahaan Mineral

1. Terbitnya kebijakan untuk pelaksanaan UU Minerba

(PP, Permen, Pedoman) termasuk penyusunan

Indonesia Mineral Policy (KMN);

2. Sinkronisasi regulasi dan kebijakan dengan sektor

lain (Kem. Keuangan, KLH, kehutanan, perkebunan,

kelautan, perindustrian, perdagangan,

transmigrasi, pekerjaan umum dll);

3. Penyelesaian kasus tumpang-tindih lahan

wilayah pertambangan dengan sektor lain;

4. Penguatan hubungan koordinasi pusat-daerah.

Menjamin Keamanan Pasokan Mineral

Logam dalam Negeri

1. Inventarisasi kebutuhan mineral logam dalam

negeri;

2. Pengaturan kebutuhan mineral logam dalam

negeri terutama industri penggunan bahan

baku mineral logam dan industri hilir;

3. Pengendalian Produksi dan Ekspor mineral loedisi

8 - Desember 2010 Warta Mineral, Batubara & Panas Bumi 37

gam khususnya yang masih berupa produk

mentah/raw material;

4. Pengembangan cadangan nasional mineral logam

(national reserve).

Pengolahan dan Pemurnian dalam Rangka

Peningkatkan Nilai Tambah di dalam

Negeri

1. Kajian teknis pengolahan dan pemurnian untuk

setiap jenis mineral logam;

2. Penetapan aturan pengolahan dan pemurnian

setiap jenis mineral dalam negeri meningkatkan

litbang teknologi pengolahan dan pemurnian

bahan baku mineral logam;

3. Mewajibkan ekspor produk tambang dalam

bentuk produk akhir atau yang sudah ditingkatkan

nilai tambahnya;

4. Menyusun kajian masterplan pendirian fasilitas

pengolahan mineral utama dan infrastruktur

pendukung lainnya termasuk memfasilitasi

pengolahan untuk IUP di daerah;

5. Penguatan pembinaan untuk pengembangan

pengolahan mineral logam;

6. Pengembangan dan penerapan industri mineral

logam lanjutan.

Peningkatan Investasi Pengusahaan

Mineral

1. Pelayanan informasi pengusahaan mineral terpadu

(pusat dan daerah)

2. Penyediaan data dan informasi potensi sumber

daya mineral,

−− Kegeologian dan Data Potensi Mineral

−− Wilayah pertambangan mineral untuk

seluruh Indonesia

−− Data potensi pengembangan hilir

3. Meningkatkan/mendorong investasi industri

lanjut mineral logam

−− menyelesaikan regulasi Pendukung UU No 4

Tahun 2009

−− meningkatkan frekuensi promosi Investasi.

4. Memberikan kemudahan bagi investor dengan

mendorong pemberian insentif untuk industri

pengolahan dan pemurnian mineral;

5. Pengembangan infrastruktur untuk industri

pertambangan.

Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan

Pertambangan Mineral

1. Penerapan good mining practice (teknik pertambangan,

standardisasi, konservasi, lingkungan

hidup, K3 dan keselamatan operasi);

2. Produksi dan penjualan secara terpadu dengan

daerah;

3. Optimalisasi penerimaan negara berkerjasama

dengan instansi terkait dan Tim Optimalisasi Penerimaan

Negara –BPKP;

4. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM pengawas

khususnya pada industri peningkatan nilai

tambah;

5. Pelaksanaan pengembangan masyarakat (CD)

dan perekonomian yang mandiri dan sustainable.

Penyediaan Energi

1. Inventarisasi dan pencadangan energi potensial

yang ada di dalam negeri (batubara dan panasbumi);

2. Kebijakan pengendalian ekspor batubara sebagai

energi potensial;

3. Percepatan investasi dan pengembangan energi

panas bumi agar dapat dimanfaatkan secara

optimal energi tersebut, dll.

Produk PNT Mineral Logam

Disesuaikan dengan hasil rancangan terakhir Rpermen

yang sedang disusun.

Dalam hal mengimplementasikan langkah

strategis, penulis mencoba memberikan suatu rancangan

Peningkatan Nilai Tambah roadmap mineral

logam agar jelas dan terukur penerapan langkah

kegiatan dan hasilnya, tentunya hasil ataupun target

yang diharapkan sesuai dengan rancangan Peraturan

Menteri (Rpermen) yang telah disusun saat

ini. Berikut ini adalah gambar rancangan RoadMap

PNT Mineral Logam:

38 Warta Mineral, Batubara & Panas Bumi edisi 8 - Desember 2010

Perencanaan Peningkatan Nilai Tambah

Mineral Logam

Langkah awal yang dilakukan adalah melakukan

suatu perencanaan tahapan program kegiatan

yang meliputi suatu tahan rancangan, proses hulu

– hlilir yang nantinya akan menghasilkan suatu

program peningkatan nilai tambah mineral logam.

Hasil usaha PNT ini tidak hanya yang bersifat

keeko-nomiaan secara mikro (produk nilai tambah)

tetapi juga efek berganda dalam pengembangan

masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan

dan berwawasan lingkungn masyarakat lokal.

Dalam melaksanakan program tersebut tentunya

juga perlu koordinasi antar instansi pemerintah terkait

(misal Kemen. ESDM, Perindustrian dan Perdagangan)

agar terjadi singkronisasi kebijakan dan

program pelaksanaannya.

Setiap komoditas tentunya mempunyai skema

sendiri dalam penentuan target nilai tambah yang

akan dicapi sesuai dengan kebutuhan industri

prosesing antara dan industri hilir penghasil barang

konsumsi. Bisa jadi industri lanjutan hanya pada

produk tertentu yang masih berupa produk olahan

pertama karena besarnya investasi yang harus ditanamkan.

Tetapi bisa juga produk mineral logam

pada kondisi tertentu yang langsung bisa dikonsumsi

karena sudah bernilai cukup tinggi. Hasil

produk akhir telah disusun berdasarkan rumusan

yang terdapat pada Rancangan Permen PNT Minerba.

Skema pola pikir yang menggambarkan usaha

peningkatan nilai tambah mineral logam pada

gambar berikut.

Penyusunan Terpadu Skema

Industri Logam Hulu–Hilir

Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah

melakukan koordinasi antar instansi pemerintah

terkait (misal Kemen. ESDM, Perindustrian dan

Perdagangan) agar terjadi singkronisasi kebijakan

dan program pelak-sanaannya. Perwujutan singkronisasi

kebijakan dilakukan dengan penyu-sunan

secara terpadu tahapan kegiatan industri hulu –

hilir. Rangkaian tahapan industri komoditas mineral

logam dimulai dari industri hulu yang merupakan

industri pertambangan meliputi bagan eksplorasi

untuk mendapatkan potensi cadangan sampai

dengan eksploitasi yang menghasilkan produk

bahan mentah. Bagan berikutnya adalah tahapan

pengolahan dan pemurnian yang menghasilkan

konsentrat maupun produk logam sesuaikan dengan

kebutuhan industri lanjutan maupun hilir yang

memerlukan produk tersebut. Kegiatan pada sisi

Jadwal Penerapan Langkah Strategis Program PNT Mineral

Langkah Strategis 2009 2010 2011 2012 2013 2014 dst 2015

Hasil Persiapan dan Pelaksanaan Tahap Awal Target Lanjutan

Kebijakan pendukung UU No. 4

Minerba

PP No.10 Keb. Insentif keuangan; Permen PNT, Peraturan dan perundangan

terkait lainnya

Litbang Kajian Sn & Al Kajian2 terkait (dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga atau instansi litbang

terkait misal Tekmira, BPPT dll)

Koordinasi Lintas Sektor Koordinasi dengan instansi terkait misal Kemkeu, Kempendag, Kemperin, KLH dalam pembuatan

kebijakan dan peraturan penunjang

Sosialisasi Kepada Stakeholder terkait (misal kepada aparat pemda terkait dan IUP pelaksana program

kebijakan PNT Min. Logam)

Binwas Dilakukan sebagai sarana untuk monitoring dan evaluasi agar program kegiatan PNT Logam

berjalan sesuai kebijakan yang ada

Penyediaan bahan baku Inventarisasi Sumber Daya dan Cadangan Mineral Logam

Penyediaan energi Batubara Batubara, Panas Bumi

Infrastruktur Kajian FS&Amdal, Kontruksi peningkatan kapasitas & Baru, Transportasi, fasilitas penunjang

lainnya

Efek Ganda Non Produk (penyediaan tenaga kerja, pengembangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, dll)

Produk Sekarang/eksisting

- Raw material Diantaranya bijih Al, Ni, Fe, Mn

- Konsentrat Au, Cu, Al, Ni, Ag, Fe, Mn, Zn, Pb, Cr, Zn, Co, Cr, Mo, Pt, Vd, Ti

Produk Minimum sbg batasan

ekspor kecuali domestik

(Rpermen PNT)

Au, Cu, Al, Ni, Ag,

Fe, Mn, Zn, Pb, Cr,

Zn, Co, Cr, Mo, Pt,

Vd, Ti

edisi 8 - Desember 2010 Warta Mineral, Batubara & Panas Bumi 39

hulu meliputi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi

yang bentuk produknya masih berupa bahan mentah

(bijih), sedangkan pada posisi hilir meliputi dari

rangkaian kegiatan pengolahan dan pemurnian

sampai dengan proses niaga/pemasaran untuk

menghasilkan produk yang telah dikurangi kandungan

mineral pengotor sampai dengan produk

antara yang dibutuhkan pada industri barang komsumtif

(industri rumah tangga, transportasi dan industri

komersial lainnya).

Contoh Langkah Terapan

Saat ini potensi yang dihasilkan dari produk mentah

ini kemungkinan cukup besar, jadi langkah

kedepan berdasarkan UU Minerba perlu dipikirkan

untuk membangun pabrik pengolahan dan pemurnian

untuk meningkatkan nilai tambah produk

mentah tersebut. Agar dapat diusahakan mempunyai

kapasitas ataupun daya tampung dan lokasi

yang strategis untuk dapat menerima pasokan bahan

mentah/bijih logam dari IUP yang ada. Pemerintah

menyadari hal ini, dengan menerapkan peraturan

terkait pendirian fasilitas pengolahan dan

pemurnian terkait peningkatan nilai tam-bah. Sesuai

dengan kebijakan UU Minerba, fasilitas tersebut

bisa dibuat bertahap selama lima tahun dengan

kapasitas produk akhir disesuaikan dengan kapasitas

produksi konsentrat atau produk setengah jadi

pemilik izin Kontrak Karya.

Produk yang dicapai dari hasil peningkatan

nilai tambah tidak hanya produk logam dengan kemurnian

yang diinginkan tetapi juga mineral ikutan

yang bisa ditingkatkan menjadi mineral ekonomis.

Sebagai contoh untuk industri pengolahan tembaga

dan emas-perak juga diharapkan menghasilkan

by produck mineral non logam berupa mineral

gipsum yang ekonomis. Kemudian contoh yang

lainnya yaitu pengolahan dan pemurnian mineral

logam timah akan juga menghasilkan produk ikutan

berupa mineral-mineral radio aktif diantaranya

monasit, zircon, ilmenit dan mineral lainnya. Sesuai

amanat UU, tentunya kebijakan peningkatan nilai

tambah ini harus diterapkan dengan tindak lanjut

peraturan yang lebih implementatif agar bisa dilaksanakan

oleh pelaku usaha terkait sesuai road map

yang telah dibuat.

Implementasi kebijakan

Secara lebih ringkas, implementasi kebijakan yang

rPorgam Pneingktaan Pemanfataani/lNia Tambahi Mnrela Logam

Bjih

Mineral Logam:

Au, Ag, Cu, Fe, NI,

Al & Sn

PENGOLAHAN DAN

PEMUIRNAN

rPoduk Samipng

Mineral/Logam Ikutan

Produk Setengah

Jad:i

- Konsentrat

- Bulion

- dll

Produk Nilai

Tambah:

-L ogam mruin

- Produk olahan

PRODUKAKHIR

MINERAL LOGAM

Program pelaksanaan:

?

?

?

?

?

Sinkronisais dan Kebijakan Pendukung

Penyediaan pasokan untuk industri

hilir

Teknologidan energiyang diperlukan

Lokasi fasilitas pengolahan dan

pemurnian untuk peningkatan

Ketersediaan SDM dan infrastruktur

pendukung, dll

Adanyanilai tambah:

?

?

?

Konservais mineral optimal dan pemenuhan

bahan baku untuk industri hlir

Devisanegaranaik

Pemicu pembangunan/multiplier efect dan

pengembangan masyarakat

40 Warta Mineral, Batubara & Panas Bumi edisi 8 - Desember 2010

diperlukan untuk mendorong pengembangan

usaha peningkatan nilai tambah diantaranya:

a. Mendorong pembangunan fasilitas peningkatan

nilai tambah secara terpadu untuk memfasilitasi

ataupun menampung produk bahan

mentah/ bijih mineral logam KP-KP Mineral

yang berada dalam suatu lokasi yang berdekatan

ini juga diterapkan kepada produsen produk

mineral olahan;

b. Membangun sistem pengangkutan dan akses

dermaga produk mineral logam olahan secara

terpadu, mulai dari hulu sampai hilir, dengan

mempertimbangkan keberadaan sektor lain untuk

dapat berperan serta.

c. Perlu peraturan pengenaan pungutan non pajak

terhadap komoditas yang dihasilkan dari prose

nilai tambah agar lebih adil dan proposional;

d. Diharapkan peningkatan nilai tambah ini tidak

hanya mendapatkan manfaat secara keekonomian

saja (devisa/PNBP) tetapi juga manfaat

yang lebih luas lagi yaitu memberikan multiplier-

effect pada pemba-ngunan daerah setempat

dan pemberdayaan masyarakat (mandiri dan

berkelanjutan)

edisi 8 - Desember 2010 Warta Mineral, Batubara & Panas Bumi 41

Ir. Syawaluddin Lubis, MT

Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara

Mengawal Kegiatan Pengusahaan

dengan Keluarnya PP 55 dan 78/2010

Ir. Syawaluddin Lubis, MT, seorang sosok yang tegas dan disipilin ini baru saja dipilih sebagai Direktur Teknik

dan Lingkungan Mineral dan Batubara. Bukan tugas yang mudah memang, namun ia optimisme melekat

kuat dalam hatinya untuk bekerja lebih baik lagi. Sebuah amanah yang memang wajib dijalankan sebaikbaiknya

untuk kepentingan bangsa dan negara. Tugas utama dari Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral

dan Batubara adalah menyusun rumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta pembinaan lindungan

dan usaha penunjang di bidang mineral dan batubara. Salah satunya yaitu menjalankan PP 55/2010 tentang

Pembinaan dan Pengawasan dan PP 78/2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang yang sangat erat

kaitannya dengan tupoksi Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara

“Kedua PP ini diharapkan efektif mengawal kegiatan pengusahaan mineral dan batubara agar sesuai dengan

kaidah teknik pertambangan yang baik, berwawasan lingkungan dan mendukung program pembangunan

berkelanjutan” Jelas Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara.

Berikut wawancara lengkap Warta Mineral dan Batubara dengan Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral

dan Batubara:

PROFIL

42 Warta Mineral, Batubara & Panas Bumi edisi 8 - Desember 2010

Pertama-tama kami ucapkan selamat atas amanat yang Bapak emban untuk menjalan-kan tugas dan fungsi sebagai Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara. Kedepannya langkah apa yang akan Bapak lakukan dalam pelaksanaan pengawasan pertambangan di daerah terkait dengan maraknya perijinan yang telah dikeluarkan?

Berkaitan dengan maraknya perizinan yang telah dikeluarkan, beberapa hal yang akan kita lakukan adalah mengingatkan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi dan Kabupaten/Kota agar meningkatkan pengawasan implementasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan pertambangan. Pengawasan tersebut dilakukan terhadap pengawasan administrasi dan langsung ke lapangan. Izin yang telah dikeluarkan berdasarkan kelayakan lingkungan yang disetujui wajib dilaksanakan dan dilaporkan per triwulanan maupun tahunan. Bilamana dalam laporan tersebut terdapat penyimpangan sebagaimana peraturan yang berlaku, daerah wajib mengenakan sanksi. Dalam proses peningkatan tahap izin dari eksplorasi ke tahap operasi produki, perusahaan wajib diminta menyampaikan rencana reklamasi dan rencana pascatambang yang akan berkaitan dengan kewajiban perusahaan untuk menempatkan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang sebagai tanda kesungguhan perusahaan mempunyai komitmen untuk melaksanakan pemulihan lingkungan baik pada tahap operasi produksi dan bila telah memasuki kegiatan pasatambang.

Pada pertemuan tahunan Teknis Kepala Dinas Pertambangan seluruh Indonesia yang telah dilaksanakan bulan Desember 2010 di Jakarta kami juga telah menyampaikan pentingnya pengawasan tersebut baik pengawasan administratif maupun pengawasan operasional ke lapangan. Untuk mempermudah Dinas ESDM melakukan pengawasan administratif kami telah menyampaikan formulir yang berkaitan dengan K3 yang harus disampaikan oleh Pemegang IUP ke Pemerintah Daerah. Diharapkan formulir serupa yang berkaitan dengan ke lima aspek lain sesuai dengan tugas IT juga akan segera menyusul.

Seperti yang kita ketahui bahwa PP 55/2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan telah ditetapkan pada tanggal 5 Juli 2010, seperti apa pandangan Bapak mengenai PP ini khuedisi

8 - Desember 2010 Warta Mineral, Batubara & Panas Bumi 43

susnya terkait dengan pembinaan dan pengawasan

di bidang keteknikan, termasuk aspek

lingkungan hidup di pertambangan?

Dengan terbitnya PP 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan

dan Pengawasan telah ada suatu pedoman

objek pengawasan prioritas baik dari aspek teknis,

konservasi, keselamatan dan kesehatan kerja dan

perlindungan lingkungan. Diharapkan dengan

terbitnya PP ini membuat pegawasan dari pihak

pemerintah berkualitas dan terarah serta konprehesif,

karena pengawasannyua dari hulu ke hilir. Sebagai

contoh sebelumnya pengawasan oleh Inspektur

Tambang hanya untuk aspek K3 dan Lindung

Lingkungan (hanya 2 aspek), sedangkan berdasarkan

PP No. 55 tersebut mulai dari pengawasan

Teknis Pertambangan;Konservasi; K3;Keselamatan

Operasi; Lingkungan,reklamasi dan pasca tambang;

penguasaan,Pengembangan dan penerapan

Teknologi Pertambangan (enam aspek)

Dalam PP No. 55 tahun 2010 pasal 5 terkait

dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria

(NSPK), prioritas apakah yang akan Bapak

tetapkan agar NSPK bidang kegiatan pertambangan

minerba dapat segera diterbitkan ?

Kegiatan usaha pertambangan khususnya mineral

dan batubara dari aspek teknik dan lingkungan

diharapkan dapat mengikuti kaidah kegiatan pertambangan

yang baik dan benar, baik dalam penyelenggaraannya

yang dilakukan oleh pemerintah

dan pemerintah daerah maupun oleh pemegang

KK, PKP2B dan yang dilakukan oleh pemegang IUP/

KP. Kita berharap keserasian dalam mengelola dan

memanfaatkan sumber daya alam ini menjadi harmonis.

Prioritas kedepan pada era UU NO. 4 tahun 2009

tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan

dalam hubungannya dengan PP No. 55 Tahun 2010

tentang Pembinaan dan Pengawasan dalam menyusun

aturan, juknis dan pedoman teknis mengenai

Pengawasan Teknis, Lingkungan Pertambangan,

Keselamatan Pertambangan, Konservasi dan Pedoman

evaluasi sebagai ukuran penerapan Kegiatan

Pertambangan Yang Baik dan Benar.

Pengawasan Teknis dan Konservasi juga disebut

dalam PP 55/2010, bagaimana pelaksanaan

di lapangan, agar amanah untuk melakukan

pengawasan teknis dan konservasi dapat

44 Warta Mineral, Batubara & Panas Bumi edisi 8 - Desember 2010

Ir. Syawaluddin Lubis, MT

Direktur Teknik & Lingkungan Mineral dan Batubara

Tempat/Tanggal Lahir

Padangsidempuan, 16 Juni 1955

Pendidikan

S1: Institut Sains dan Teknologi Nasional , Jurusan

Teknik Elektro (1985)

S2: Universitas Indonesia, Magister Teknik Industri

(2001)

Riwayat Pekerjaan

1. Production Manager, PT Federal Cable (1987 - 1989)

2. PNS pada Departemen Pertambangan dan Energi

(1989 - sekarang)

3. Staf Subdit Pengamanan Teknis, Direktorat Teknik

Pertambangan - Ditjen Pertambangan Umum (1989

- 2002)

4. Kepala Seksi Keselamatan Tambang, Direktorat

Teknik Pertambangan - Ditjen Pertambangan

Umum (2002 - 2006)

5. Kepala Seksi Pertambangan Umum - Ditjen Pertambangan

Umum (2006 - sekarang)

6. Pelaksana Inspeksi Tambang, Direktorat Teknik Pertambangan

Umum - Ditjen Pertambangan Umum

(1989-sekarang)

7. Kasi Keselamatan Operasi Mineral dan Panas Bumi,

Dit. Teknik & Lingkungan Mineral, Batubara dan

Panas Bumi (2006-2008)

8. Kasubdit Keselamatan Operasi (2010-Sekarang)

Riwayat Mengajar

1. Kursus Inspektur Tambang (Dasar, Lanjutan), PPTP,

Bandung (1990-Sekarang)

2. Kursus Kepala Teknik Tambang, PPTP, Bandung

(1990-Sekarang)

3. Kursus K3 untuk safety officer (1990-Sekarang)

4. Assessor untuk Kompetensi Pengawas Operasional

Tambang (2004-Sekarang)

5. Mengajar Peraturan dan SM K3 pada FKM Jurusan K3

UI (2010-Sekarang)

dilakukan dengan baik? Mengingat, nampaknya aspek konservasi yang semula tidak diatur dengan jelas, sekarang sudah ada aturannya?

Dengan diundangkannya PP 55/2010 diamanahkan untuk membuat petunjuk teknis terkait teknis pertambangan dan konservasi, dan sedang disusun Rancangan Permen Teknis Pertambangan dan Rancangan Permen Konservasi.

Pelaksanaan Pengawasan Teknis dan Konservasi seperti telah disebut di atas menjadi salah satu aspek yg harus diawasi oleh Inspektur Tambang dengan demikian IT harus dibekali pengetahuan yang cukup untuk aspek ini, agar mereka dapat melaksanakan tugas tersebut dengan optimal. Di samping itu pengawasan teknis dan pengawasan konservasi pertambangan dapat juga mengacu kepada dokumen Studi Kelayakan, AMDAL, RKTTL dan RKAB (kesesuaian antara rencana dan kondisi aktual di lapangan).

Dari sisi SDM sendiri, apakan Inspektur Tambang (IT) yang dimiliki sudah cukup untuk melakukan pengawasan seluruh tambang di Indonesia? Jika tidak, langkah apa yang dilakukan ke depannya ?

Dalam Renstra KESDM tahun 2010–2014, akan ada 1.000 IT sebagai aparatur Pengawas Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di seluruh Indonesia. Dalam hal ini Badan Diklat ESDM telah melaksanakan diklat IT pada tahun 2010 yang telah berhasil mendidik sebanyak 168 orang Calon IT yang terdiri dari 55 orang Diklat Teori dan Praktik serta 113 orang Diklat Teori saja. Untuk rencana tahun 2011, akan dididik sebanyak 50 orang Diklat Teori dan Praktek, serta 100 orang Diklat Praktik praktek saja.

Di Ditjen Menerba sampai saat ini telah ada 7 orang IT dan 15 orang calon IT yang siap diangkat. Langkah kedepan yang akan dilakukan untuk meningkatkan pengawasan oleh IT adalah meningkatkan kualitas IT dan memperbanyak jumlah IT di seluruh Indonesia.

Memang untuk pengadaan Inspektur Tambang ini ada kendala pada Pemerinta Daerah khususnya di Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota, banyak Aparat Pengawas yg telah menikuti Diklat Inspektur Tambang kemudian dimutasi ke Bidang lain maupun Dinas lain, sehingga tidak lagi melakukan pengawasan sesuai dengan Tupoksi Inspektur Tambang. Selain daripada itu juga yang menjadi masalah adalah keterbatasan staf yg berlatar belakang teknik pada Dinas ESDM di daerah, sehingga banyak mereka yang sudah mengikuti DIklat IT masih memegang jabatan structural, padahal IT sendiri adalah jabatan fungsional yang sesuai dengan Peraturan Perundangan tidak boleh dirangkap dengan jabatan struktural

Apakah ada sanksi kepada para pemegang IUP, IPR atau IUPK jika saja mereka tetap melakukan pelanggaran setelah dilakukan pengawasan?

Sanksi yang diberikan kepada pemegang IUP/IUPK maupun IPR jika mereka tetap melakukan pelanggaran setelah dilakukan pengawasan, bias sampai penutupan sementara bahkan secara permanen kegiatan.

Mekanismenya adalah sebagai berikut : Setelah dilakukan pengawasan IT akan mendaftarkan petunjuk, perintah dan larangan dalam Buku Tambang, kemudian pemegang IUP/IUPK wajib menyampaikan laporan tindak lanjut atas petunjuk/perintah/larangan tersebut (aspek teknis pertambangan dan konservasi termasuk dalam aspek pengawasan IT) kepada Direktorat Teknik dan Lingkungan Minerba. Apabila pemegang IUP/IUPK tidak mengindahkan petunjuk/perintah/larangan dari Inspektur Tambang, maka akan diberikan sanksi administratif (dari teguran, penutupan sementara sampai penutupan permanen), atau bahkan IT bias langsung melakukan penutupan sementara sebagian atau seluruh kegiatan bilamana tidak sesuai dengan dokumen-dokumen perizinan ataupun ada kondisi yang berportensi mengakibatkan kecelakaan ataupun pencemaran lingkungan.

Tidak kalah pentingnya adalah pengawasan K3, apakah yang Bapak lakukan dalam rangka bimbingan dan supervisi. Karena K3 merupakan bagian terpenting dari proses pengawasan.

Terdapat lima point penting dalam pelakukan pembinaan dan pengawasan K3. Yang pertama adalah Pembinaan K3 dan keselamatan operasi yang diberikan kepada aparat Dinas ESDM Provinsi, Kabupaten/Kota antara lain: Pemberian pedoman dan standard pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan; Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi; Pendidikan dan pelatihan; Perencanaan,

edisi 8 - Desember 2010 Warta Mineral, Batubara & Panas Bumi 45

penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang mineral dan batubara.

Kedua, pembinaan K3 dan keselamatan operasi yang diberikan kepada pemegang IUP, IPK dan IUPK antara lain: Pengadministrasian pertambangan; Teknis operasional pertambangan; Penerapan standar kompetensi tenaga kerja pertambangan.

Ketiga, pembinaan yang dilakukan terhadap IT antara lain: Diklat Pra Jabatan IT yang merupakan pembinaan yang dilakukan sebagai syarat pengangkatan untuk menjadi IT, antara lain: Diklat Pengawas Pengusahaan Pertambangan bagi Aparat Dinas Pertambangan dan Diklat Praktik Pelaksana Inspeksi Tambang; serta Diklat Dalam Jabatan IT yang merupakan pembinaan yang dilakukan setelah dan saat menjadi IT, antara lain Diklat ke luar negeri kerjasama dengan pihak luar, seperti Diklat K3 Tambang Dalam di Tambang Ikheshima Jepang, kerjasama dengan J-Coal; In house training kerjasama dengan pihak luar, seperti J-Coal, Teknik Tambang ITB; Magang di perusahaan tambang .

Keempat, pengawasan terhadap pengelolaan K3 dan keselamatan operasi yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota antara lain: Administarasi/tata laksana; Operasional; Kompetensi aparatur; Pelaksanaan program pembinaan dan pengawasan K3 dan keselamatan operasi terhadap pemegang IUP, IPR dan IUPK.

Kelima, pelaksanaan pengawasan K3 dan keselamatan operasi pertambangan terhadap pemegang IUP, IPR dan IUPK dilaksanakan dalam bentuk Pengawasan Administratif dan Pengawasan Operasional /Lapangan. Pengawasan Administratif meliputi Bahan peledak (Format IVi / Rekomendasi); Laporan kecelakaan (Format IIIi; Vi; VIi; VIIi; VIIIi; IXi); Peralatan (SKPP, SKPI dan dokumen perijinan lainnya); Persetujuan (hasil kajian tinggi jenjang, ventilasi, penyanggaan, dan lain- lain); Laporan pelaksanaan program K3 (Triwulan); Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan (RKTTL). Pengawasan operasional / lapangan meliputi: Inspeksi K3; Pemeriksaan / Penyelidikan Kecelakaan dan kejadian berbahaya; Pengujian Kelayakan Sarana, Peralatan dan Instalasi; Pengujian Kondisi Lingkungan Kerja;Penilaian kompetensi personil yang bekerja pertambangan.

Apakah tantangan dan hambatan dalam implementasi PP 55/2010 terkait aspek keteknikan?

Tantangan: harus segera membuat regulasi/petunjuk teknis terkait teknis pertambangan, sehingga terjadi penguasaan dan pemahaman bersama antara pemerintah dengan pelaku usaha pertambangan.

Hambatan: Para IT belum mempunyai kompetensi yang cukup untuk melakukan pengawasan aspek teknis, karena selama ini dalam Diklat IT materi pelatihan masih dititikberatkan pada aspek K3 dan Lingkungan

Disamping juga telah diterbitkan PP No. 78/2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang, hal-hal penting apa saja yang diatur dalam PP tersebut dan bagaimana pandangan Bapak terhadap kecenderungan tentang semakin meningkatnya tuntutan atas pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang yang lebih baik?

Hal-hal penting yang diatur dalam PP 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang adalah mengatur mengenai Prinsip Reklamasi dan Pascatambang, Tata Laksana Reklamasi dan Pascatambang, Jaminan Reklamasi dan Pascatambang, Penyerahan Wilayah dan Sanksi. Saat ini sudah saatnya mengawal perusahaan pertambangan untuk melaksanakan reklamasi tidak hanya “business as usual” yaitu cukup hijau dan rapat, tetapi juga harus memenuhi prinsip lingkungan yaitu melakuan perlindungan terhadap kualitas air (permukaan, tanah, laut), udara dan tanah¸ perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, jaminan terhadap keamanan dan kestabilan timbunan, memiliki kejelasan terhadap pemanfaatan lahan pascatambang dan mengakomodir aspek sosial dan budaya serta mempertimbangkan kuantitas air tanah.

46 Warta Mineral, Batubara & Panas Bumi edisi 8 - Desember 2010

Penyerahan Penghargaan Keselamatan Pertambangan

dan Kepanasbumian merupakan

kegiatan rutin yang diadakan oleh Direktorat

Jenderal Mineral dan Batubara. Penyerahan Penghargaan

Keselamatan Pertambangan telah diadakan

sejak tahun 1992 dan Kepanasbumian sejak

tahun 2006.

Tujuan Pemberian Penghargaan Keselamatan

Pertambangan dan Kepanasbumian adalah untuk

memotivasi para pengelola Pertambangan Mineral

dan Batubara serta Pengusahaan Panas Bumi untuk

dapat mencapai prestasi setinggi-tingginya dalam

pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Kelompok perusahaan yang dinilai dalam

Penghargaan Keselamatan Pertambangan dan

Kepanasbumian terdiri dari tiga kelompok, yaitu :

1. Kelompok Pertambangan Mineral dan Batubara;

2. Kelompok Pengusahaan Panas Bumi, dan

3. Kelompok Kontraktor Utama Jasa Pertambangan.

Tahapan kegiatan Penilaian Penghargaan Keselamatan

Pertambangan dan Kepanasbumian

dibagi menjadi beberapa tahap sebagai berikut :

a. Tahap pertama (seleksi)

b. Tahap kedua (evaluasi lapangan)

c. Tahap ketiga (evaluasi akhir)

Penilaian ini melibatkan Tenaga Ahli dari Universitas

Indonesia dan Para Pelaksana Inspeksi Tambang/

Inspektur Tambang dari Pusat dan Daerah.

Hasil penilaian Penghargaan Keselamatan Pertambangan

dan Kepanasbumian adalah sebagai

berikut:

• Peraih piagam pratama (bersimbol perunggu)

adalah perusahaan yang memperoleh nilai 8 sebanyak

14 perusahaan.

• Peraih piagam utama (bersimbol perak) adalah

perusahaan yang memperoleh nilai 9 sebanyak

21 perusahaan.

• Peraih piagam aditama (bersimbol emas) adalah

perusahaan yang memperoleh nilai 10 sebanyak

6 perusahaan.

• Peraih Trophy adalah perusahaan yang terbaik

dari peraih piagam aditama sesuai dengan kelompok

kegiatan usahanya sebanyak 3 perusahaan

terdiri dari 1 perusahaan pertambangan

mineral dan batubara, 1 perusahaan kontraktor

utama jasa pertambangan, dan 1 perusahaan

pengusahaan panas bumi.

Penghargaan Keselamatan

Pertambangan dan Kepanasbumian Tahun 2010

Seminar Usaha Jasa

Dirjen Mineral & Batubara Membuka Acara

Pertemuan Tahunan

Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara

Balai Kartini, 23-24 November 2010

Pertemuan Tahunan Usaha Jasa Pertambangan

ini merupakan kegiatan rutin Direktorat Jenderal

Mineral dan Batubara dengan tujuan sebagai salah

satu upaya membangun komunikasi bagi seluruh

Perusahaan Jasa Pertambangan dengan para stakeholder

industri pertambangan dan industri terkait

baik dari jajaran pemerintah, asosiasi, praktisi, akademisi,

agar dikemudian hari terjadi peningkatan

peran jasa pertambangan yang profesional dan

siap berkompetisi secara global.

edisi 8 - Desember 2010 Warta Mineral, Batubara & Panas Bumi 47

INFO MINERBAPABUM

Pembukaan oleh Kasubag Pelaporan

Ditjen Minerba

Para peserta mengikuti workshop

dengan serius

Suasana Kelas Pelatihan

Pengajar dari Bappenas

Menjelaskan Tentang PP 39/2006

Pengajar dari Tekmira menjelaskan tentang aplikasi pelaporan

Workshop Aplikasi PP 39/2006

dan Aplikasi Pelaporan

di Bandung

48 Warta Mineral, Batubara & Panas Bumi edisi 8 - Desember 2010

Bermain Pasir Ternyata

Ada Aturannya Juga

“Dino lagi ngapain tuh kok kayaknya sibuk

banget bawa-bawa cangkul segala?” tanya Mino

heran. Sekarang kan hari libur, Mino heran karena

Dino malah tampak sibuk.

“Ini gw mau menambang pasir Min”, Dino

bangga, berasa penambang besar.

“Nambang pasir Din? Buat apa si repot-repot

amat tinggal beli, lagian lu kan ga punya izin

penambangan.

“Ini Min gw mau benerin tembok belakang

rumah, daripada beli pasir mending menambang

sendiri pan gratis,” kata Dino berkelit.

“Tapi Mino, memang harus punya izin ya

kalo cuma mau ambil pasir di sungai atau pasir

urug gitu?” Dino penasaran balik bertanya.

“Ya ampun Din, Istilah lu lebay banget si,

mau ambil pasir aja pake bilang menambang pasir.

Ckckckck….” Mino kesal bercampur heran, si

Dino kok makin aneh aja ni ulahnya.

“Hahaha… sabar ya Min.. tapi jadi bingung

izin kalau mau nambang tu seperti apa ya? Kali

aja kan gw jadi penambang propesional.” Dino

mendadak susah bilang huruf ‘f.

“Nah seneng gw nih ma gaya lu Din belagu

gitu, kudu banyak baca dan lihat berita kayaknya

lu Din..”

“Nah kalau mau jadi penambang tu kudu

ngarti peraturan dan perizinannya Din, jadi lu

bisa melakukan kegiatan tambang yang baik

dan benar Din”, Mino mulai mengeluarkan jurus

‘berubah pintar’-nya. Mino memang benar,

karena masalah perizinan tambang bahan galian

Mineral Non Logam dan Batuan juga menjadi

masalah yang cukup serius.

“Kamu tau ga Dino, potensi bahan galian

material pasir dan batu itu merupakan produk

vulkanik Gunung Berapi loh.”

“Wahhh…seruu…” Dino takjub.

“Seru Apaan si Din, nih gw bukan sedang

baca dongeng tau… dengerin dulu…” sahut

Mino sembari jengkel, tapi penjelasan harus

tetap berlanjut.

“Nah.. Din, berhubung pasir itu termasuk

golongan komoditas tambang batuan, maka ada

aturannya,” sambung Mino sambil menjelaskan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 23 Tahun

2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha

Pertambangan Mineral dan Batubara secara singkat.

“Nah..., kamu kebanyakan ‘nah’-nya hari ini,“

protes Dino sambil melempar senyum simpul.

“Min, kalo pasir kebanyakan diurug apa bisa

merusak ekosistem alam juga ya? Apa ada aturan

juga tentang menjaga ekosistem gitu?

“Pertanyaan lo cerdas Din…” sahut Mino.

Lalu Mino menjelaskan panjang lebar bahwa

setiap perusahaan yang bergerak dalam kegiatan

pertambangan berkewajiban mengelola

lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang.

Wujudnya berupa pengelolaan dan pemantauan

lingkungan sesuai dengan dokumen pengelolaan

lingkungan atau izin lingkungan. Mereka

juga wajib melakukan penataan, pemulihan, dan

perbaikan lahan sesuai peruntukannya; penetapan

dan pencairan jaminan reklamasi; pengelolaan

pascatambang; penetapan dan pencairan

jaminan pascatambang; pemenuhan baku

mutu lingkungan. Hal ini diatur dalam Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun

2010 Tentang Reklamasi Dan Pascatambang.

Dino menganggung-angguk.

“Gitu Din, memang banyak hal yang harus

diperhatikan sebelum melakukan kegiatan

penambangan. Tapi itu juga sangat membantu

keberlangsungan kegiatan usaha pertambangan

itu sendiri. Ok Dino mari kita let’s go..” ajak Mino.

“Let’s go lah.. mari kita majukan Pertambangan

Indonesia dengan Tertib dengan Aturan Pertambangan

sesuai Ketentuan … “ Dino berteriak

penuh semangat.

edisi 8 - Desember 2010 Warta Mineral, Batubara & Panas Bumi 49

CELOTEH SI MINO

DIREKTORAT JENDERAL MINERAL, BATUBARA DAN PANAS BUMI

Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia

Jl. Prof. Dr. Supomo, SH No. 10, Jakarta 12870 - Indonesia

Telp : +62-21 8295608; Fax : +62-21 8315209, 8353361

www.djmbp.esdm.go.id

E-mail : wartambp@djmbp.esdm.go.id

Masa Depan

Tambang Indonesia

Meningkatkan

Nilai Tambah

di Dalam Negeri